
LAMONGAN, Radar Lamongan – DPRD Lamongan intens menjalin komunikasi dan sinergitas dengan semua pihak. Tak jarang pihak legislatif melakukan hearing dengan masyarakat, terkait adanya permasalahan di lapangan. Selanjutnya, masukan yang didapatkan disampaikan kepada Pemkab Lamongan.
‘’Tentu sebagai wakil rakyat, kami harus selalu terbuka untuk menampung keluhan, masukan, dan mencarikan solusi terbaik,’’ tutur Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur kepada Jawa Pos Radar Lamongan.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lamongan membahas tentang pelaksanaan dua poin dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Diantaranya perda nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan Perda Tahun 2015 tentang desa, serta perda nomor 6 Tahun 2020 tentang keterbuakaan informasi publik.
DPRD Lamongan juga menampung aspirasi Forum Honorer Sekolah Non Kategori (FHSNK) Lamongan. Bulan ini menjadi hearing kedua antara pengurus FHSNK dengan Komisi D DPRD Lamongan.
Dalam hearing tersebut, legislatif juga mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Yakni Dinas Pendidikan Lamongan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lamongan.
Salah satu tuntutan FHSNK Lamongan yakni memprioritaskan tenaga pendidik yang sudah lama mengabdi, agar diberikan kemudahan dalam pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
‘’Kami sudah meminta kepada Dinas Pendidikan dan BKSDM untuk menampung aspirasi dan masukan, yang selanjutnya menyampaikan kepada Bapak Bupati Lamongan,’’ terang Ketua Komisi D DPRD Lamongan Abdul Shomad.
Dorong Perbaikan Penyaluran BPNT
DPRD Lamongan memberikan perhatian terhadap kelayakan sembako, serta mekanisme penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT). Koordinasi dilakukan Komisi D DPRD Lamongan dengan Dinas Sosial (Dinsos) Lamongan.
Ketua Komisi D DPRD Lamongan, Abdul Shomad mengatakan, pihaknya sebelumnya sudah menampung masukan dari bawah. Terkait sejumlah permasalahan yang masih terjadi.
‘’Dari OPD terkait harus melakukan evaluasi terhadap suplier dan agen. Jika menemukan sembako yang tidak sesuai standar, kami minta suplier dan agen diganti,’’ tutur Shomad.
Masukan lain yang diterima, yakni terkait fasilitas perbankan. BNI sebagai perbankan yang ditunjuk administrasi BPNT, kantornya hanya berada di Lamongan.
‘’Kami meminta agar diusulkan ke kementerian, agar diganti dengan perbankan yang memiliki unit di setiap kecamatan. Agar lebih memudahkan penerima BPNT,’’ ucap politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Sebab, diakuinya, selama ini penerima BPNT harus jauh mengurus ke BNI yang berada di pusat Lamongan. Padahal, mayoritas penerima dari kalangan bawah, terkendala untuk melakukan perjalanan yang jauh.
‘’Kadang ada yang tidak memiliki motor, sehingga malah justru kesulitan untuk mengurus. Itu yang menjadi catatan kami,’’ imbuh Shomad.
Komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat tersebut juga meminta, agar pihak terkait lebih aktif. Terutama mensosialiasikan mekanisme barang sembako.
‘’Saya minta disosialisasikan yakni penerima tidak hanya menerima barang yang ada dipaket. Tapi bisa mengajukan sesuai kebutuhan. Misalnya kalau hanya butuh beras saja, ya meminta beras saja,’’ ucap Shomad.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




