
PERDEBATAN politik tentang kapan pilkada serentak (seluruh Indonesia) harus digelar, berakhir sudah. Pemerintah bersama DPR- dan penyelenggara pemilu sudah sepakat. Pilkada serentak dilaksanakan 27 September 2024. Sekitar tujuh bulan setelah Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, 14 Februari 2024.
Sebelum ini, banyak politisi dan pemerhati politik berdebat kapan sebaiknya pilkada serentak. Ada mengusulkan digelar 2022, juga digelar 2023 dengan beragam argumentasi. Umumnya, mereka kurang sependapat pilkada serentak pada 2024. Alasannya, pada 2024 sudah ada pemilu presiden. Juga, pemilu legislatif memilih anggota DPR-RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Alasan lain, banyak kepala daerah masa jabatannya habis pada 2023. Sebaliknya, ada yang baru habis setelah 2024. Karena itu, jika pilkada serentak digelar 2024, akan banyak daerah akan dipimpin pejabat pelaksana tugas (Plt) kepala daerah. Apalagi cukup lama. Ini dianggap dapat merugikan daerah bersangkutan. Juga, dianggap merugikan kepala daerah (incumbent) akan mencalonkan lagi di pilkada.
Sebaliknya, jika pilkada serentak 2024, ada beberapa kepala daerah masa jabatannya tidak sampai lima tahun. Misalnya, daerah pilkada terakhirnya pada 2020, di tengah pandemi Covid19. Harusnya, jabatan kepala daerahnya baru habis 2025. Mereka rugi masa jabatan.
Kini, palu sidang sudah didok. Dok, dok, dok... Pemerintah bersama DPR dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) sepakat pelaksanaan pemilu pada 2024. Untuk urusan politik, waktu dua tahun relatif singkat berbagai persiapan. Baik pejabat (incumbent/ petahana) pingin maju lagi, ataupun pendatang baru (new comer) ingin menjadi pemain dalam pencalonan. Apalagi, bagi bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan (independent).
Lihat saja sekarang ini. Beberapa nama punya sahwat gede pencalonan presiden sudah sibuk berbagai persiapan. Mulai pencitraan politik, perkenalan diri, menyewa konsultan politik menyurvei popularitas dan elektabilitas. Makelar-makelar politik mulai gerilya, kasak-kusuk menghitung peluang siapa bakal calon layak dimakelarinya.
Para kepala daerah pingin terpilih lagi Pemilu 2024, mulai sekarang sudah perlu berhati-hati. Program-program kerja prorakyat banyak digenjot dua tahun terakhir ini. Kepala daerah saat ini menjabat harus mencitrakan diri di depan publik sebagai pejabat baik, bersih, dan peduli nasib rakyat. Ini salah satu modal agar dapat terpilih lagi.
Sebaliknya, kebijakan-kebijakan berpotensi merugikan rakyat perlu dihindari. Sekecil mungkin. Sebab, rakyat merasa dikecewakan, sangat mungkin menjadi antipati pejabat dianggap merugikan. Karena itu, berbaik-baiklah kepada rakyat banyak. Kudu iso nyenengno atine rakyat.
Para politisi pendatang baru dituntut memanfaatkan waktu dua tahun berbagai persiapan. Survei-survei politik. Misalnya, peta kekuatan dan kelemahan incumbent. Juga gambaran paling dibutuhkan rakyat di daerah setempat. Pemilu adalah bagian dari adu strategi.
Secara umum, setiap perhelatan pemilu, calon incumbent lebih diuntungkan daripada calon pendatang baru. Secara tidak langsung, pejabat incumbent selama lima tahun terakhir melakukan berbagai manuver memperkenalkan diri kepada rakyat. Berbeda dengan calon baru belum dikenal masyarakat.
Tetapi, Pemilu serentak 2024 nanti, posisi incumbent tidak seuntung incumbent dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Misalnya, incumbent masih punya jabatan hingga detik-detik menjelang pemilu. Sedangkan saat ini (Pemilu 2024), incumbent harus melepas jabatannya selama satu tahun atau bahkan lebih sebelum pemilu dilaksanakan. Jabatan kepala daerah harus diserahkan kepada pejabat pelaksana tugas (Plt) kepala daerah.
Secara garis besar, persyaratan bagi calon kepala daerah dalam pilkada serentak 2024 masih sama pilkada sebelumnya. Calon diusung partai politik minimal didukung 20 persen dari jumlah kursi DPRD. Namun, pilkada 2024 masih dimungkinkan ada calon perseorangan. Tetapi, dari pengalaman beberapa pilkada sebelum ini, perolehan suara calon perseorangan sangat minim. Melas sekali.
Untuk itu, mumpung masih ada waktu, mereka pingin mencalonkan diri pilkada serentak 2024, bikinlah persiapan matang. Termasuk, jangan lupa, persiapan duitnya. Pemilu zaman now, ora ono duite yo ora budal. Sopo sing ngasih duit yo tak pilih. Itu kondisi umum. Tidak bisa dibantah...
*) Dosen dan Pemerhati Kebijakan Publik
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




