
LAMONGAN, Radar Lamongan – Angka perceraian di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) masih tinggi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lamongan mencatat profesi guru PNS paling rentan bercerai.
Itu berdasarkan data tiga tahun terakhir. Kasus perceraian PNS di kalangan tenaga guru selalu menempati posisi dua besar. Indikasinya jumlah paling tinggi, yakni tiga per empat jumlah PNS di Lamongan merupakan tenaga guru.
Tenaga administrator juga cukup tinggi. Meliputi pejabat atau staf PNS di instansi non kesehatan dan non pendidikan di lingkungan Pemkab Lamongan. Sedangkan, tenaga kesehatan (nakes) masih menempati urutan ketiga, pada kasus perceraian di kalangan PNS.
Plt Kepala BKPSDM Lamongan Yuli Utami menuturkan, sebanyak 22 kasus perceraian PNS Tahun 2019. Tertinggi tenaga guru, dengan 11 kasus perceraian. Sedangkan Tahun 2020 dari 34 kasus, sebanyak 12 kasus dari kalangan guru.
‘’Perceraian tahun lalu 21 kasus yang diputuskan. Dari tenaga administrator sebanyak 9 orang, dari tenaga guru 7 orang, serta dari tenaga kesehatan 5 orang,’’ terang Yuli kepada Jawa Pos Radar Lamongan.
Dia memastikan, perceraian 21 PNS tahun lalu sudah final. Yakni mereka sudah mengetahui hak-hak harta atau tunjangan yang diterima, apabila memiliki anak dalam pernikahan sebelumnya.
Yuli mengatakan, kasus perceraian di lingkungan pegawai prosesnya cukup lama. Sebab, mereka harus mendapatkan izin dari inspektorat. Selanjutnya setelah administrasi keluar, baru bisa dilimpahkan ke pendataan kepegawaian.
‘’Ada aturannya dan mereka yang mengajukan cerai, sudah mengetahui itu,’’ ujar Yuli.
Berdasarkan pengamatannya, kasus perceraian di lingkungan PNS, mayoritas dipicu masalah perekonomian. Indikatornya, lanjut dia, tingkat kesejahteraan seseorang cukup mempengaruhi gaya hidup. Sehingga, diakuinya, kasus perceraian ini tetap tinggi meski dalam situasi pandemi.
Kasus perceraian tahun ini lebih rendah, kemungkinan dari proses keberhasilan mediasi lebih tinggi. Meski begitu, dia menilai, angka 21 kasus ini masih cukup tinggi. Karena, menurut dia, PNS itu merupakan contoh di lingkungannya.
Banyak faktor yang menjadi pemicu. Tapi, dia berharap kasusnya terus berkurang. Bagi PNS yang bercerai dan tidak mengajukan ke Pemkab, maka dimasukkan dalam sanksi berat.
‘’Proses cerainya memang lama, tapi harus tetap mengajukan kalau tidak bisa dimediasi,” imbuh Yuli.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




