Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jembatan TBT, Membangun Infrastruktur Berkeadilan

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Jembatan TBT, Membangun Infrastruktur Berkeadilan
Jembatan TBT, Membangun Infrastruktur Berkeadilan

JEMBATAN itu terlihat megah dan kuat. Membentang di atas Bengawan Solo dengan panjang 210 meter. Ditopang lima penyangga dan konstruksi rangka baja. Diproyeksikan mampu menahan beban mencapai sekitar 120 ton. Saat melintasinya, dapat merasakan kenyamanan, cukup lapang dilintasi ragam kendaraan. Lebar jalur kendaraan sekitar 7 meter. Dibangun untuk menghubungkan wilayah Kanor di Kabupaten Bojonegoro dan Rengel di Kabupaten Tuban.


Dikutip Jawa Pos Radar Bojonegoro, jembatan dibangun dengan anggaran sekitar Rp 88 miliar tersebut diresmikan 12 Januari oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, dan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky. Nama resminya Jembatan Terusan Bojonegoro Tuban (TBT). Namun, masyarakat mengenalnya sebagai Jembatan Kare (singkatan dari Kanor dan Rengel).


Pembangunan Jembatan TBT menunjukkan visi Pemkab Bojonegoro mengembangkan kawasan perbatasan, biasanya terlupakan proses pembangunan. Di masa lalu, daerah-daerah perbatasan sering terlupakan mungkin karena tidak masuk dalam “radar” para pemegang kekuasaan. Mungkin pemerintah daerah setempat berharap “tetangga sebelah” yang memperhatikan, atau bahkan tidak masuk dalam visi pembangunan pemerintah daerah setempat.


Saat ini, bukan eranya lagi pola pembangunan (khususnya infrastruktur) difokuskan area perkotaan atau kawasan berdekatan pusat pemerintahan. Daerah perbatasan justru harus menjadi prioritas utama. Melihat pola pembangunan infrastruktur dilakukan selama ini, terlihat bahwa Pemkab Bojonegoro menerapkan visi sama dengan pemerintah pusat dalam mendorong daerah perbatasan berkembang. Indikatornya memprioritaskan pembangungan infrastruktur kawasan perbatasan dan area terpencil. 


Saat ini, dengan kekuatan APBD yang besar, tentu lebih mudah bagi Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran merealisasikan visi tersebut. Konfigurasi politik di DPRD saat ini, juga memudahkan jajaran eksekutif melakukan komunikasi secara konstruktif dan memperoleh dukungan politik dalam penggunaan APBD.  


Meskipun demikian, visi tersebut dapat direalisasikan jika memperoleh respons sama dari pemerintah daerah sekitarnya. Hal ini perlu pendekatan dan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah tetangga. Bisa jadi karena kekuatan APBD masing-masing daerah tidak sama, peta politik di DPRD juga berbeda, skala prioritas pembangunannya pun berbeda. 


Namun, dalam hal ini gayung bersambut. Pemkab Tuban dan Blora merespons positif ide pembangunan infrastruktur perbatasan itu.  Sebelumnya, Pemkab Bojonegoro bekerja sama dengan Pemkab Blora membangun Jembatan Luwihaji-Medalem.


Sama seperti jembatan TBT, Jembatan Luwihaji-Medalem juga membentang di atas Bengawan Solo dengan panjang sekitar 200 meter. Menghubungkan wilayah Blora bagian selatan (Kradenan, Randublatung, Kedungtuban, Jati) dengan wilayah Bojonegoro bagian barat daya (Ngraho, Margomulyo, Tambakrejo). 


Pembangunan infrastruktur di perbatasan tidak hanya mendorong perkembangan ekonomi sekitar wilayah tersebut, secara tidak langsung mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan. Lalu lintas orang dan barang menjadi semakin mudah. Berdampak efisiensi biaya dan berpengaruh harga komoditas lebih kompetitif. Disparitas harga barang di masing-masing wilayah dapat berkurang. Kebutuhan masyarakat yang dipasok dari kabupaten tetangga dapat dengan mudah diperoleh, begitupula sebaliknya.


Namun, mengembangkan ekonomi dan memberdayakan masyarakat kawasan perbatasan secara lebih lanjut, tentu tidak hanya bertumpu infrastruktur belaka. Diperlukan program pembangunan aspek lainnya. Misalnya, pengembangan ekonomi kawasan berbasis potensi daerah setempat. Kemudahan izin berbisnis/berusaha, khususnya pelaku usaha ekonomi kecil dan mikro. Kemudahan fasilitas kredit usaha bunga ringan serta mempertautkan hasil produksi dengan pasar.


Semua itu tentu tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata, perlu dukungan para pihak memiliki kompetensi dan kepedulian sama. Diperlukan kolaborasi apik para pihak. Misalnya, pemerintah, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan sebagainya. Konteks itu, pemerintah berperan selayaknya seorang konduktor sebuah orkestra pembangunan. 


Sebagaimana dikutip dari TDA community, konduktor bertanggung jawab mengalunnya komposisi musik dikumandangkan sebuah orkestra. Sang konduktor tidak perlu sibuk mengeluarkan bunyi apapun. Namun, bertugas memastikan bahwa pemain-pemain orkestra yang lain mengalunkan alat musiknya dengan kemampuan terbaiknya, sesuai aransemen sudah dibuat sebelumnya. 


Melalui gerak dan ekspresinya, konduktor memberikan isyarat para pemain membunyikan alat musiknya, bagaimana emosinya, seberapa kuat bunyinya, dan temponya. Untuk bisa memberikan aba-aba itu, secara akurat dan sesuai jiwa dari komposisi dibawakan, maka yang dilakukan konduktor adalah mendengarkan.


Komposisi  “musik pembangunan” yang bagus, dimainkan “okestra” apik dengan konduktor rancak, tentu akan semakin memudahkan merealisasikan visi membangun infrastruktur berkeadilan!.



*) Alumnus Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Ketua Dewan Pertimbangan DPD PA GMNI Bojonegoro.


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Mitos Kutukan Pendopo Bojonegoro: Tragedi 5 Bupati yang Korupsi Hingga Ditangkap Kempeitai Jepang

Mitos Kutukan Pendopo Bojonegoro: Tragedi 5 Bupati yang Korupsi Hingga Ditangkap Kempeitai Jepang

Benarkah ada kutukan mematikan bagi para Bupati Bojonegoro? Mengulik arsip kolonial Belanda, temukan kisah tragis 5 bupati dari penjara, ditangkap Kempeitai Jepang, hingga diculik pemuda.

Terdampak Efisiensi, Proyek Bendungan Cabean Mundur Dua Tahun

Terdampak Efisiensi, Proyek Bendungan Cabean Mundur Dua Tahun

Pembangunan Bendungan Cabean di Kabupaten Blora diproyeksikan rampung pada 2028, mundur dari target awal Desember 2026. Penyesuaian jadwal tersebut dipicu efisiensi anggaran yang berdampak pada alokasi pembiayaan proyek.

Final Sepak Bola Amal 1939: R.E.N.S Bojonegoro vs Voetbalbond Blora Berakhir Protes Drama Offside

Final Sepak Bola Amal 1939: R.E.N.S Bojonegoro vs Voetbalbond Blora Berakhir Protes Drama Offside

Mengintip sejarah laga sepak bola amal 1939 di Bojonegoro lewat arsip De Locomotief di Delpher.nl. Putri Bupati lakukan kick-off, diwarnai protes gol offside dan penggalangan dana Panti Sukorejo.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer