
LAMONGAN, Radar Lamongan – Pengadilan Negeri (PN) Lamongan mencatat 12 perkara anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang disidangkan tahun lalu. Jumlah tersebut menurun dari kasus ABH pada 2020, yakni 20 perkara.
Anak - anak berusia di bawah 18 tahun itu terbukti melakukan berbagai tindak pidana. Humas PN Lamongan, Rais Muhammad Syakrani, mengatakan, pengeroyokan menjadi perkara yang banyak dihadapi ABH. Namun, tindakan tersebut tidak ada kaitannya dengan perselisihan antarperguruan silat.
‘’Secara umum faktor penyebab perkara pidana terhadap anak ya karena lingkungan pergaulan dan kurangnya kontrol dari orang tua,’’ ucapnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (12/1).
Dia mencontohkan kasus ABH yang terlibat dalam perkara perlindungan anak. Anak tersebut melakukan tindakan asusila. Saat di persidangan, ABH mengaku tergabung dalam grup Whatsapp (WA) yang menyebarkan konten-konten asusila. ABH kemudian terdorong untuk mempraktikkan perbuatan yang tidak senonoh dengan korban.
‘’Jadi anak tersebut tidak bisa mengontrol dirinya saat membuka media sosial. Kedua orang tuanya juga tidak sepenuhnya bisa mengawasi aktivitas sang anak sehari-hari,’’ jelasnya.
Pidana atau hukuman yang diberikan kepada ABH bermacam-macam. Mulai dari diversi, pembinaan, dikembalikan kepada orang tua, hingga dipenjara di lembaga pemasyarakatan khusus anak (LPKA) Blitar. Menurut Rais, putusan pidana yang dijatuhkan hakim diharapkan efektif untuk memberikan efek jera.
‘’Agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan dia bisa berperilaku lebih baik lagi. Sesuai dengan norma sosial dan hukum yang berlaku. Sehingga bisa menjadi pribadi yang bermanfaat. Selain itu, saat berada di rutan (rumah tahanan) harapannya petugas setempat busa memberikan pembinaan terhadap para tahanan anak,’’ tuturnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




