
LAMONGAN, Radar Lamongan - UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan (Dishub) Lamongan menargetkan, kendaraan umum yang diujikan tahun lalu sebanyak 13 ribu unit. Namun, berdasarkan data diketahui lebih dari 2.500 kendaraan umum tidak diujikan.
Pemilik kendaraan umum yang telat uji hanya dikenakan denda berupa sanksi. Nominal dendanya terhitung rendah. Misalnya pikap Rp 6 Ribu per bulan, serta truk Rp 7 Ribu per bulan.
‘’Dendanya memang rendah. Tapi dampak kendaraan telat uji, PAD tidak memenuhi target,’’ terang Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Lamongan, Kholid Ibrahim kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (9/1).
Selain itu, faktor lain adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama pandemi. Akibarnya pemilik kendaraan tidak bisa beroperasi cukup lama.
Dia menuturkan, tidak tercapainya jumlah tersebut disebabkan operasi gabungan terhadap kendaraan umum tidak bisa dijalankan. Imbasnya, identitas dan kelengkapan kendaraan tidak ada yang mengawasi.
Menurut dia, pemilik kendaraan terkesan santai dan tidak segera mengujikan kendaraannya secara berkala. Sehingga, diakuinya, solusi untuk memenuhi target kendaraan umum yang diujikan dengan mengaktifkan operasi gabungan. Hal itu menjadi upaya agar pemilik lebih peduli dengan identitas, kelengkapan, dan kelaikan jalan kendaraannya.
‘’Saat pandemi tidak ada operasi gabungan dari polisi dan dishub. Selain itu jembatan timbang di sejumlah titik belum beroperasi,’’ ujar Kholid.
Dia mengatakan, terdapat 35 hingga 40 unit kendaraan umum yang diujikanper hari. Setiap pengujian, lanjut dia, ada sejumlah kendaraan yang berpotensi tidak lulus uji. Kholid mengatakan, jenis kendaraan yang sering tidak lolos uji yakni pikap dan truk.
‘’Ya permasalahannya macam-macam. Ada yang bermasalah di sistem kemudi, rem, dimensi kendaraan, atau emisi gas buang,’’ ujar pria asal Kecamatan Kedungpring ini.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




