
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Tim jaksa penuntut umum (JPU) menanggapi tanggapan atas eksepsi diajukan penasihat hukum (PH) terdakwa Shodikin. JPU menilai dakwaan sudah sesuai fakta penyidikan. Tim JPU kejaksaan negeri (kejari) meminta dilakukan pembuktian dalam persidangan.
Sebelumnya, terdakwa dugaan korupsi bantuan operasional pendidikan (BOP) taman pendidikan Alquran (TPQ) melalui penasihat hukumnya memastikan materi dakwaan JPU tidak cermat. Sidang berlanjut kemarin (4/1).
Kepala Kejari (Kajari) Badrut Tamam menegaskan, eksepsi disampaikan merupakan hak terdakwa. Adapun eksepsinya sebagian besar sudah masuk materi pokok persidangan. Jadi diperlukan ada pembuktian di persidangan.
“Intinya kami tidak ada tindakan merekayasa. Di dalam dakwaan sudah sesuai fakta-fakta penyidikan,” tegasnya kemarin.
Pinto Utomo PH terdakwa menghormati tanggapan tim JPU yang disampaikan di persidangan. Meskipun isi tanggapan tidak secara mendetail menjawab materi eksepsinya. Pinto tetap pada eksepsinya, yakni menganggap dakwaan JPU itu obscuur libel atau tidak jelas.
Jadi biar nanti pengadilan yang menguji. Dia berharap, majelis hakim membatalkan dakwaan JPU dan menghentikan penyidikan kasus tersebut. “Selanjutnya, kami tinggal menunggu putusan sela majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Rencananya dijadwalkan Jumat (7/1),” bebernya.
Perlu diketahui terdakwa dijerat pasal 2 dan atau pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




