alexametrics
32.2 C
Bojonegoro
Tuesday, August 9, 2022

Diperpanjang, Batas Penyerapan APBD 

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Proses penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019 seharusnya sudah berakhir Jumat (20/12). Meski sudah lewat sehari, masih ada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum menyelesaikan proses penyerapan. 

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah menjelaskan, OPD yang belum menyelesaikan penyerapan masih diberikan perpanjangan waktu hingga akhir tahun. 

Menurut dia, perpanjangan penyerapan tersebut ada mekanismenya. Yakni, harus melalui mengajukan nota dinas ke bupati terlebih dulu. ‘’Nota dinas itu tembusannya ke BPKAD,’’ ujarnya kemarin.

Setelah disetujui, lanjutnya, pengajuan penyerapan bisa diproses di BPKAD. 

Luluk menegaskan, agar proses pencairan cepat berkas pengajuan harus lengkap. Itu pun jika waktunya mepet tidak mungkin bisa melakukan perbaikan. 

Mantan camat Baureno itu menerangkan, kas daerah buka hingga akhir tahun atau 31 Desember mendatang. Karena itu, pengajuan pencairan tidak bisa dilakukan saat ini. ‘’Bank juga ada batas waktu bukanya. Jika sudah tutup tidak mungkin lagi bisa memroses,’’ terang wanita yang baru dua bulan menjabat Plt itu.  

Baca Juga :  Hitung-hitungan untuk Bekal Bikin Roket

Luluk tidak menyebutkan OPD apa saja yang masih belum selesai penyerapannya. Namun, dia memastikan lebih dari satu OPD yang belum selesai. 

Hingga kemarin, sejumlah proyek fisik memang ada yang belum usai. Di antaranya, proyek perbaikan trotoar dab gorong-gorong, serta proyek taman di Jalan Teuku Umar. Ketiga proyek tersebut dikerjakan dinas perumahan, kawasan pemukiman, dan cipta karya (DPKPCK). Ketiga proyek fisik tersebut diberikan waktu penyelesaian hingga 25 Desember mendatang.

Selain itu, juga ada sejumlah proyek jalan poros kecamatan yang masih belum usai. Di antaranya, jalan poros Kedungadem yang dikerjakan dinas pekerjaan umum bina marga dan tata ruang.

Luluk menambahkan, pemkab tidak ingin kejadian tahun lalu terulang. Yakni, ketika pengajuan pencairan dilakukan akhir tahun. Sehingga, ratusan kontraktor mengalami gagal bayar. ‘’Kita ingin semuanya tuntas. Jadi, proses pengajuan harus cepat,’’ pungkas dia.

Baca Juga :  Diprediksi Membeludak, Pemohon Suket Tidak Pernah Dipidana

Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto meminta OPD untuk mempercepat pengerjaan. Sehingga, tidak terjadi gagal bayar. ‘’Mengingat waktu yang mepet jangan sampai pengerjaan masih belum usai. Harus segera dituntaskan,’’ tegas politikus Partai Demokrat itu.

Sukur optimistis proyek-proyek tersebut tuntas akhir tahun ini. Namun, kontraktor yang mengerjakannya harus bekerja ekstra dan engejar waktu yang tersisa. ‘’Pengerjaan harus dikebut. Sebab, waktunya sangat mepet,’’ tuturnya.(zim/ds)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Proses penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019 seharusnya sudah berakhir Jumat (20/12). Meski sudah lewat sehari, masih ada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum menyelesaikan proses penyerapan. 

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah menjelaskan, OPD yang belum menyelesaikan penyerapan masih diberikan perpanjangan waktu hingga akhir tahun. 

Menurut dia, perpanjangan penyerapan tersebut ada mekanismenya. Yakni, harus melalui mengajukan nota dinas ke bupati terlebih dulu. ‘’Nota dinas itu tembusannya ke BPKAD,’’ ujarnya kemarin.

Setelah disetujui, lanjutnya, pengajuan penyerapan bisa diproses di BPKAD. 

Luluk menegaskan, agar proses pencairan cepat berkas pengajuan harus lengkap. Itu pun jika waktunya mepet tidak mungkin bisa melakukan perbaikan. 

Mantan camat Baureno itu menerangkan, kas daerah buka hingga akhir tahun atau 31 Desember mendatang. Karena itu, pengajuan pencairan tidak bisa dilakukan saat ini. ‘’Bank juga ada batas waktu bukanya. Jika sudah tutup tidak mungkin lagi bisa memroses,’’ terang wanita yang baru dua bulan menjabat Plt itu.  

Baca Juga :  SI Akuisisi Holcim

Luluk tidak menyebutkan OPD apa saja yang masih belum selesai penyerapannya. Namun, dia memastikan lebih dari satu OPD yang belum selesai. 

Hingga kemarin, sejumlah proyek fisik memang ada yang belum usai. Di antaranya, proyek perbaikan trotoar dab gorong-gorong, serta proyek taman di Jalan Teuku Umar. Ketiga proyek tersebut dikerjakan dinas perumahan, kawasan pemukiman, dan cipta karya (DPKPCK). Ketiga proyek fisik tersebut diberikan waktu penyelesaian hingga 25 Desember mendatang.

Selain itu, juga ada sejumlah proyek jalan poros kecamatan yang masih belum usai. Di antaranya, jalan poros Kedungadem yang dikerjakan dinas pekerjaan umum bina marga dan tata ruang.

Luluk menambahkan, pemkab tidak ingin kejadian tahun lalu terulang. Yakni, ketika pengajuan pencairan dilakukan akhir tahun. Sehingga, ratusan kontraktor mengalami gagal bayar. ‘’Kita ingin semuanya tuntas. Jadi, proses pengajuan harus cepat,’’ pungkas dia.

Baca Juga :  Diminta di Rumah Saja

Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto meminta OPD untuk mempercepat pengerjaan. Sehingga, tidak terjadi gagal bayar. ‘’Mengingat waktu yang mepet jangan sampai pengerjaan masih belum usai. Harus segera dituntaskan,’’ tegas politikus Partai Demokrat itu.

Sukur optimistis proyek-proyek tersebut tuntas akhir tahun ini. Namun, kontraktor yang mengerjakannya harus bekerja ekstra dan engejar waktu yang tersisa. ‘’Pengerjaan harus dikebut. Sebab, waktunya sangat mepet,’’ tuturnya.(zim/ds)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/