alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

Pokdarwis Harus Berkantong Tebal

TUBAN – Mendirikan wisata di sebuah desa ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh modal besar untuk membuat suatu tempat hingga layak dinyatakan sebagai destinasi wisata. Tanpa suntikan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), masyarakat pengelola harus berkantong tebal sebelum bergabung dengan kelompok sadar wisata (pokdarwis).

Muhasan, ketua Pokdarwis Pantai Kelapa mengatakan, butuh merogoh saku yang dalam untuk mengubah pantai kumuh menjadi bersih dan layak dikunjungi sebagai tempat wisata.

‘’Lebih dari enam bulan kami bekerja keras untuk menghidupkan tempat wisata hingga bisa seperti ini,’’ tutur dia.

Pria yang akrab disapa Hasan itu tidak menyebut detail nominal dana pembangunan wisata di Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang itu.

Sebab, pembangunannya bertahap. Dia menggambarkan, untuk menguruk lahan parkir saja, dibutuhkan dana Rp 15 juta.

Baca Juga :  Hari Ini, Real Count Mulai Bergeser ke KPU

Jumlah tersebut belum termasuk tenaga kerja yang membersihkan semak-semak menjadi lahan terbuka.

Kebutuhan lain, membersihkan sampah di sepanjang garis pantai. Tenaga kebersihannya 3-4 orang dengan upah Rp 90 ribu per orang per hari.

Pembersihan pantai tersebut berlangsung enam bulan. Untuk meringankan beban pengeluaran, para anggota pokdarwis pun ikut turun membersihkan sampah. 

Pengeluaran lain seperti fasilitas taman dan wahana bermain, lanjut Hasan, harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Dari mana sumber dana tersebut? Dia mengaku bersama tim mencari donatur.

Seperti dari petinggi di Panyuran dan tokoh masyarakat setempat. Selebihnya iuran para anggota. ‘’Kalau tidak ada yang gerak, tidak akan ada perubahan,’’ tutur Hasan.

Pegawai negeri sipil (PNS) dinas perhubungan (dishub) ini lebih lanjut mengatakan, usaha keras anggota pokdarwis tidak sampai di situ.

Baca Juga :  Koleksi Bunga Hasil Curian, Sudah Sembilan Kali Beraksi

Setelah pantai dianggap layak jual, butuh waktu lama untuk branding. Pantai Kelapa butuh waktu sekitar enam bulan sebelum dinyatakan surplus bisa mendapatkan laba dari karcis masuk dan parkir.

‘’Sebelum bisa dijual, selama enam bulan kami (pokdarwis) tidak dapat apa-apa,’’ tambah dia. 

Kini, Pantai Kelapa bisa menghidupi 24 karyawan. Karyawan tersebut terdiri dari 8 juru parkir, 7 petugas wisata, 3 petugas kebersihan, dan 6 manajemen.

‘’Tiap bulan pengeluaran pokdarwis sekitar Rp 20 juta. Itu untuk gaji karyawan, penambahan fasilitas, dan keamanan lokasi,’’ imbuh dia.

Setelah banyak dikunjungi, pemasukan Pantai Kelapa pun surplus. Rata-rata pemasukannya sekitar Rp 30-40 juta per bulan.

Meski surplus, Hasan mengaku pokdarwisnya belum mampu menyetor ke pendapatan asli daerah (PAD).

Alasannya, pokdarwisnya masih fokus membayar utang yang dikeluarkan untuk operasional selama ini.

TUBAN – Mendirikan wisata di sebuah desa ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh modal besar untuk membuat suatu tempat hingga layak dinyatakan sebagai destinasi wisata. Tanpa suntikan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), masyarakat pengelola harus berkantong tebal sebelum bergabung dengan kelompok sadar wisata (pokdarwis).

Muhasan, ketua Pokdarwis Pantai Kelapa mengatakan, butuh merogoh saku yang dalam untuk mengubah pantai kumuh menjadi bersih dan layak dikunjungi sebagai tempat wisata.

‘’Lebih dari enam bulan kami bekerja keras untuk menghidupkan tempat wisata hingga bisa seperti ini,’’ tutur dia.

Pria yang akrab disapa Hasan itu tidak menyebut detail nominal dana pembangunan wisata di Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang itu.

Sebab, pembangunannya bertahap. Dia menggambarkan, untuk menguruk lahan parkir saja, dibutuhkan dana Rp 15 juta.

Baca Juga :  Koleksi Bunga Hasil Curian, Sudah Sembilan Kali Beraksi

Jumlah tersebut belum termasuk tenaga kerja yang membersihkan semak-semak menjadi lahan terbuka.

Kebutuhan lain, membersihkan sampah di sepanjang garis pantai. Tenaga kebersihannya 3-4 orang dengan upah Rp 90 ribu per orang per hari.

Pembersihan pantai tersebut berlangsung enam bulan. Untuk meringankan beban pengeluaran, para anggota pokdarwis pun ikut turun membersihkan sampah. 

Pengeluaran lain seperti fasilitas taman dan wahana bermain, lanjut Hasan, harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Dari mana sumber dana tersebut? Dia mengaku bersama tim mencari donatur.

Seperti dari petinggi di Panyuran dan tokoh masyarakat setempat. Selebihnya iuran para anggota. ‘’Kalau tidak ada yang gerak, tidak akan ada perubahan,’’ tutur Hasan.

Pegawai negeri sipil (PNS) dinas perhubungan (dishub) ini lebih lanjut mengatakan, usaha keras anggota pokdarwis tidak sampai di situ.

Baca Juga :  Babak Baru, Hanya Butuh Enam Naker

Setelah pantai dianggap layak jual, butuh waktu lama untuk branding. Pantai Kelapa butuh waktu sekitar enam bulan sebelum dinyatakan surplus bisa mendapatkan laba dari karcis masuk dan parkir.

‘’Sebelum bisa dijual, selama enam bulan kami (pokdarwis) tidak dapat apa-apa,’’ tambah dia. 

Kini, Pantai Kelapa bisa menghidupi 24 karyawan. Karyawan tersebut terdiri dari 8 juru parkir, 7 petugas wisata, 3 petugas kebersihan, dan 6 manajemen.

‘’Tiap bulan pengeluaran pokdarwis sekitar Rp 20 juta. Itu untuk gaji karyawan, penambahan fasilitas, dan keamanan lokasi,’’ imbuh dia.

Setelah banyak dikunjungi, pemasukan Pantai Kelapa pun surplus. Rata-rata pemasukannya sekitar Rp 30-40 juta per bulan.

Meski surplus, Hasan mengaku pokdarwisnya belum mampu menyetor ke pendapatan asli daerah (PAD).

Alasannya, pokdarwisnya masih fokus membayar utang yang dikeluarkan untuk operasional selama ini.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/