Radar Bojonegoro – Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro melebarkan defisit APBD 2021. Dari awalnya Rp 1,3 triliun menjadi Rp 2,3 triliun. Pelebaran defisit itu karena tahun ini ada sejumlah kegiatan tidak terlaksana. Sehingga, menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Silpa itu disiapkan untuk menutup defisit APBD 2021.
DPRD menilai pemasangan defisit sebesar itu karena ketidakmampuan penyerapan anggaran. Sehingga, anggaran sebesar itu harus menjadi silpa. ‘’Silpa kok sampai Rp 2 miliar lebih. Awalnya kan Rp 1,3 triliun. Bagaimana bisa menjadi segitu,’’ ujar Ali Huda, anggota banggar DPRD saat rapat dengan tim anggaran kemarin.
Menurut Ali Huda, pemasangan silpa sebesar itu dinilai sudah tidak bagus. Sebab, menunjukkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang buruk. Tidak mampu menyerap anggaran dengan maksimal.
‘’Justru ini menunjukkan OPD tidak mampu menyerap anggaran,’’ jelasnya. Menurut Ali Huda, jika silpa yang dipasang di defisit mencapai Rp 2,3 triliun, penyerapan APBD tahun ini maksimal hanya 60 persen. Artinya, banyak kegiatan yang tidak telaksana tahun ini.
‘’Harus dijelaskan rinci apa saja kok sampai Rp 2,3 triliun,’’ tutur politikus PKPI itu. Lasuri anggota banggar lainnya mengatakan, pelebaran defisit sebesar Rp 2,3 triliun itu memang mengagetkan. Sebab, awalnya defisit dipasang di APBD tahun depan hanya Rp 1,3 triliun.
‘’Namun, di draf yang baru kami terima ini kok sampai Rp 2,3 triliun,’’ ujarnya. Menurut Lasuri, banyaknya defisit itu mengindikasikan banyaknya kegiatan tahun ini tidak terlaksana. Sehingga, terpaksa harus menjadi silpa. Tentu, silpa itu harus dipasang di defisit APBD tahun depan.
‘’Kalau silpanya begitu besar serapannya hanya 60 persen,’’ jelasnya. Ketua Tim anggaran Pemkab Nurul Azizah menjelaskan, awalnya silpa dipasang di defisit adalah Rp 1,3 triliun. Namun, estimasi Oktober hingga akhir Desember nanti anggaran terserap hanya sekitar Rp 800 miliar. Sehingga, harus dipasang silpa.
‘’Saat ini posisi kas daerah adalah Rp 3,1 triliun,’’ ujar Nurul. Defisit dipasang awalnya adalah dana tidak terduga Covid-19. Dana itu banyak tidak digunakan. Sehingga, dipasang silpa di defisit tahun depan.
‘’Kemudian ada tambahan dari kegiatan belum terlaksana tahun ini,’’ ujar sekretaris daerah (Sekda) tersebut. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Anwar Mukhtadlo menambahkan, kegiatan tidak jadi dilaksanakan tahun ini memang banyak.
Di antaranya, pembangunan jembatan KanorRengel, pelebaran jalan nasional, honor guru tidak tetap (GTT), dan setoran pendapatan asli daerah (PAD) dari PT ADS yang tertunda. ‘’Itu sejumlah kegiatan tahun ini tidak jadi dilaksanakan,’’ jelasnya.
