alexametrics
22.5 C
Bojonegoro
Thursday, June 30, 2022

Dijatah Rp 200 Ribu, Penerima BPNT Hanya Dapat Telur dan Tempe

Radar Bojonegoro – Praktik penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) dari agen, ke keluarga penerima manfaat (KPM) kembali bergejolak. Gara-garanya, KPM di beberapa desa Kecamatan Kedungadem, setelah kartu keluarga sejahtera (KKS) digesek di EDC agen, tertuang bukti pembayaran Rp 200 ribu. Namun, hanya menerima telur dan tempe.

Sesuai regulasinya, KPM selain menerima tahu dan telur, juga menerima daging, beras, dan buah. ‘’Saya tidak tahu kenapa. Katanya belum ada stok. Jadi anak saya pulang (dari agen), hanya membawa dua bahan pangan (telur dan tempe) itu. Sedangkan, pengambilannya itu sudah sejak 13 September lalu,” kata salah satu KPM di Kecamatan Kedungadem yang tak mau disebutkan namanya itu.

Ibu rumah tangga itu menuturkan, setiap melakukan penebusan BPNT di bulan sebelumnya, menerima beras 15 kilogram, telur 7 butir, buah 3 biji, ayam 5 ons, dan tempe. Namun, saat menebus BPNT 13 September lalu, hanya mendapatkan tempe dan telur. Sedangkan daging, beras, dan buah tak lagi didapatkan dari agen.

Kondisi itu, membuat KPM janggal. Karena besaran dana bantuan Rp 200 ribu yang berada di dalam kartu telah ditarik agen. ‘’Kalau memang belum ada stok, kenapa Rp 200 ribu digesek (ditarik). Lalu sisa Rp 180 ribunya bagaimana? Ini semua KPM di desa saya mengalami hal yang sama,” keluh ibu berkerudung itu.

KPM yang mewanti-wanti namanya disebutkan itu menerangkan, jika dikalkulasi, telur 7 butir itu senilai Rp 14 ribu. Kemudian satu tempe besar senilai Rp 4 ribu. Totalnya Rp 20 ribu. Kondisi itu cukup merisaukan KPM, karena KPM di desa lain belum menebus BPNT di agen, dan agen memilih menunda penebusan.

Baca Juga :  Sidang Kasus Pembunuhan, Terdakwa Divonis Hukuman Mati

Alasannya, karena stok komoditasnya masih belum tersedia. ‘’Harusnya kan seperti itu (ditunda). Kami juga bingung mau mengadu kemana dan siapa,” ujarnya. Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Affan mengatakan, akan memeriksa dan mengonfirmasi ke dinas sosial (dinsos) dan pendamping program. Sebab, temuan itu sudah sering terjadi.

Kondisi itu menunjukkan kontrol dan proses pengawasan program tidak berjalan maksimal. ‘’Prinsipnya kami akan melakukan investigasi di lapangan. Kalau ini terjadi, sudah tidak ada toleransi,” tandasnya. Affan menambahkan, kejadian serupa telah terjadi di kecamatan lainnya. Yakni, berasnya masih belum ada, dan itu menyusul. Tentu sangat merugikan KPM. Karena belum semua komoditas diterima KPM, sedangkan besaran per bulan di kartu sudah digesek.

‘’Ini rentan penyalahgunaan,” tegas politikus Partai Demokrat itu. Affan menambahkan, jika nanti komoditas BPNT itu tidak lengkap atau dikurangi jumlahnya, tentu merugikan dan melemahkan KPM. Karena ada keterlambatam, ketersedian bahan pangannya di rumah sudah habis. ‘’Harusnya mekanisme seperti ini diperbaiki,” sarannya.

Temuan itu, kata Affan, menjadi data penting, karena DPRD akan melakukan proses evaluasi terkait supplier yang terlambat mendistribusikan komoditas ke agen dan terakhir ke KPM. Agar ke depannya supplier lebih tertib waktu dan jadwal sesuai persyaratan.

Baca Juga :  Pintu Air Waduk Pacal Ditutup

‘’Harusnya ada sanksi. Jangan sampai molor,” jelasnya. Affan mengaku pernah menemukan fenomena serupa di Kecamatan Kanor. Beras terlambat diterima KPM, sedangkan yang lain sudah lebih dulu. Namun, memang untuk komoditas lain itu supplier-nya sama.

‘’Jadi ini yang nanti akan kami minta penjelasan ke dinsos. Kaitannya bisa atau tidak, mencari jalan untuk kecepatan penyaluran dan distribusi ke KPM, agar masing-masing kecamatan diberikan ruang untuk menentukan supplier yang bisa mendistribusikan lebih cepat,” terang dia.

Kepala Dinsos Bojonegoro M. Arwan belum menjelaskan banyak terkait problematika terkait penyaluran BPNT pusat ke KPM. Namun, mantan Camat Kedung adem itu memastikan kekurangan komoditas bahan pangan yang belum diterima KPM akan segera dilakukan. ‘’Segera dalam minggu ini,” katanya singkat.

Berdasarkan data dinsos menyebutkan, jumlah KPM BPNT di Bojonegoro 126.875 orang. Sementara jumlah agen penyalur sembako ada 251 e-warung. Kondisi pandemi Covid-19 nominal dinaikkan, awalnya Rp 150 ribu bertambah Rp 200 ribu, mulai Maret lalu.

Dana bantuan ditransfer ke rekening KPM, melalui BNI. Selanjutnya, penerima menebus bahan pangan ke agen menggunakan kartu keluarga sejahtera (KKS). Yang dapat ditebus diantaranya sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, serta vitamin dan mineral.

Radar Bojonegoro – Praktik penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) dari agen, ke keluarga penerima manfaat (KPM) kembali bergejolak. Gara-garanya, KPM di beberapa desa Kecamatan Kedungadem, setelah kartu keluarga sejahtera (KKS) digesek di EDC agen, tertuang bukti pembayaran Rp 200 ribu. Namun, hanya menerima telur dan tempe.

Sesuai regulasinya, KPM selain menerima tahu dan telur, juga menerima daging, beras, dan buah. ‘’Saya tidak tahu kenapa. Katanya belum ada stok. Jadi anak saya pulang (dari agen), hanya membawa dua bahan pangan (telur dan tempe) itu. Sedangkan, pengambilannya itu sudah sejak 13 September lalu,” kata salah satu KPM di Kecamatan Kedungadem yang tak mau disebutkan namanya itu.

Ibu rumah tangga itu menuturkan, setiap melakukan penebusan BPNT di bulan sebelumnya, menerima beras 15 kilogram, telur 7 butir, buah 3 biji, ayam 5 ons, dan tempe. Namun, saat menebus BPNT 13 September lalu, hanya mendapatkan tempe dan telur. Sedangkan daging, beras, dan buah tak lagi didapatkan dari agen.

Kondisi itu, membuat KPM janggal. Karena besaran dana bantuan Rp 200 ribu yang berada di dalam kartu telah ditarik agen. ‘’Kalau memang belum ada stok, kenapa Rp 200 ribu digesek (ditarik). Lalu sisa Rp 180 ribunya bagaimana? Ini semua KPM di desa saya mengalami hal yang sama,” keluh ibu berkerudung itu.

KPM yang mewanti-wanti namanya disebutkan itu menerangkan, jika dikalkulasi, telur 7 butir itu senilai Rp 14 ribu. Kemudian satu tempe besar senilai Rp 4 ribu. Totalnya Rp 20 ribu. Kondisi itu cukup merisaukan KPM, karena KPM di desa lain belum menebus BPNT di agen, dan agen memilih menunda penebusan.

Baca Juga :  Jaga Persatuan-Kesatuan Demi Mewujudkan Masyarakat Sejahtera

Alasannya, karena stok komoditasnya masih belum tersedia. ‘’Harusnya kan seperti itu (ditunda). Kami juga bingung mau mengadu kemana dan siapa,” ujarnya. Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Affan mengatakan, akan memeriksa dan mengonfirmasi ke dinas sosial (dinsos) dan pendamping program. Sebab, temuan itu sudah sering terjadi.

Kondisi itu menunjukkan kontrol dan proses pengawasan program tidak berjalan maksimal. ‘’Prinsipnya kami akan melakukan investigasi di lapangan. Kalau ini terjadi, sudah tidak ada toleransi,” tandasnya. Affan menambahkan, kejadian serupa telah terjadi di kecamatan lainnya. Yakni, berasnya masih belum ada, dan itu menyusul. Tentu sangat merugikan KPM. Karena belum semua komoditas diterima KPM, sedangkan besaran per bulan di kartu sudah digesek.

‘’Ini rentan penyalahgunaan,” tegas politikus Partai Demokrat itu. Affan menambahkan, jika nanti komoditas BPNT itu tidak lengkap atau dikurangi jumlahnya, tentu merugikan dan melemahkan KPM. Karena ada keterlambatam, ketersedian bahan pangannya di rumah sudah habis. ‘’Harusnya mekanisme seperti ini diperbaiki,” sarannya.

Temuan itu, kata Affan, menjadi data penting, karena DPRD akan melakukan proses evaluasi terkait supplier yang terlambat mendistribusikan komoditas ke agen dan terakhir ke KPM. Agar ke depannya supplier lebih tertib waktu dan jadwal sesuai persyaratan.

Baca Juga :  Awas! Rapid Test Rawan Jadi Ladang Bisnis

‘’Harusnya ada sanksi. Jangan sampai molor,” jelasnya. Affan mengaku pernah menemukan fenomena serupa di Kecamatan Kanor. Beras terlambat diterima KPM, sedangkan yang lain sudah lebih dulu. Namun, memang untuk komoditas lain itu supplier-nya sama.

‘’Jadi ini yang nanti akan kami minta penjelasan ke dinsos. Kaitannya bisa atau tidak, mencari jalan untuk kecepatan penyaluran dan distribusi ke KPM, agar masing-masing kecamatan diberikan ruang untuk menentukan supplier yang bisa mendistribusikan lebih cepat,” terang dia.

Kepala Dinsos Bojonegoro M. Arwan belum menjelaskan banyak terkait problematika terkait penyaluran BPNT pusat ke KPM. Namun, mantan Camat Kedung adem itu memastikan kekurangan komoditas bahan pangan yang belum diterima KPM akan segera dilakukan. ‘’Segera dalam minggu ini,” katanya singkat.

Berdasarkan data dinsos menyebutkan, jumlah KPM BPNT di Bojonegoro 126.875 orang. Sementara jumlah agen penyalur sembako ada 251 e-warung. Kondisi pandemi Covid-19 nominal dinaikkan, awalnya Rp 150 ribu bertambah Rp 200 ribu, mulai Maret lalu.

Dana bantuan ditransfer ke rekening KPM, melalui BNI. Selanjutnya, penerima menebus bahan pangan ke agen menggunakan kartu keluarga sejahtera (KKS). Yang dapat ditebus diantaranya sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, serta vitamin dan mineral.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/