alexametrics
27 C
Bojonegoro
Monday, August 8, 2022

Transfer DBH Migas Tak Berubah

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mentransfer dana bagi hasil (DBH) migas triwulan ketiga  ke rekening kas daerah. sesuai prediksi awal, nilainya Rp 400 miliar.  

Kepala Bidang Perimbangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Suryadi, menjelaskan, DBH ditransfer kemenkeu minggu lalu. ‘’Informasi dari Kemenkeu dan Bank Jatim sudah ditransfer,’’ tuturnya kemarin (21/9).

Suryadi menyatakan, sebelumnya ada rencana perubahan besaran DBH. Nilainya diperkirakan mengalami kenaikan. Namun, setelah dipastikan langsung ke Jakarta, nilainya tetap sesuai informasi awal, Rp 400 miliar.

Nantinya, diperkirakan ada penambahan  dari DBH kurang salur 2018. Besarannya mencapai Rp 198 miliar. Itu DBH yang seharusnya ditransfer tahun lalu.

Baca Juga :  Kemanunggalan TNI bersama Rakyat, Atasi Kemarau Panjang

Kurang salur itu diketahui setelah adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Dirjen Perimbangan Kemenkeu. Suryadi belum mengetahui kapan kurang salur Rp 198 miliar itu akan ditransfer. Alasannya, pusat belum memberikan keterangan lebih lanjut. ‘’Kalau yang DBH kan sudah. Tinggal lebih salur itu,’’ jelasnya.

Jika dana itu cair setelah pembahasan revisi Perubahan (P)-APBD, maka menjadi sisa lebih pembiayaan berjalan (silpa). Dananya baru bisa digunakan tahun depan.

Suryadi menambahkan, pada 2014 hingga 2016, Bojonegoro mengalami lebih salur DBH migas. Akibatnya, Bojonegoro harus mengembalikan transfer DBH migas itu ke pusat.

Sementara itu, transfer DBH migas Rp 400 miliar itu bakal membuat APBD Bojonegoro semakin besar. Totalnya APBD setelah dilakukan perubahan mencapai Rp 7,1 triliun.

Baca Juga :  Realisasi PKH Terlambat

Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto meminta pemkab memaksimalkan penggunaan APBD untuk program yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga, masyarakat bisa merasakan langsung perubahan dalam kehidupan ekonominya. ‘’Anggaran yang besar ini harus bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,’’ ujarnya.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mentransfer dana bagi hasil (DBH) migas triwulan ketiga  ke rekening kas daerah. sesuai prediksi awal, nilainya Rp 400 miliar.  

Kepala Bidang Perimbangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Suryadi, menjelaskan, DBH ditransfer kemenkeu minggu lalu. ‘’Informasi dari Kemenkeu dan Bank Jatim sudah ditransfer,’’ tuturnya kemarin (21/9).

Suryadi menyatakan, sebelumnya ada rencana perubahan besaran DBH. Nilainya diperkirakan mengalami kenaikan. Namun, setelah dipastikan langsung ke Jakarta, nilainya tetap sesuai informasi awal, Rp 400 miliar.

Nantinya, diperkirakan ada penambahan  dari DBH kurang salur 2018. Besarannya mencapai Rp 198 miliar. Itu DBH yang seharusnya ditransfer tahun lalu.

Baca Juga :  Satpol PP Batal Pindah ke Kantor Dispora

Kurang salur itu diketahui setelah adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Dirjen Perimbangan Kemenkeu. Suryadi belum mengetahui kapan kurang salur Rp 198 miliar itu akan ditransfer. Alasannya, pusat belum memberikan keterangan lebih lanjut. ‘’Kalau yang DBH kan sudah. Tinggal lebih salur itu,’’ jelasnya.

Jika dana itu cair setelah pembahasan revisi Perubahan (P)-APBD, maka menjadi sisa lebih pembiayaan berjalan (silpa). Dananya baru bisa digunakan tahun depan.

Suryadi menambahkan, pada 2014 hingga 2016, Bojonegoro mengalami lebih salur DBH migas. Akibatnya, Bojonegoro harus mengembalikan transfer DBH migas itu ke pusat.

Sementara itu, transfer DBH migas Rp 400 miliar itu bakal membuat APBD Bojonegoro semakin besar. Totalnya APBD setelah dilakukan perubahan mencapai Rp 7,1 triliun.

Baca Juga :  Gayam dan Mojodelik Tembus Rp 3,6 M

Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto meminta pemkab memaksimalkan penggunaan APBD untuk program yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga, masyarakat bisa merasakan langsung perubahan dalam kehidupan ekonominya. ‘’Anggaran yang besar ini harus bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,’’ ujarnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/