alexametrics
22.5 C
Bojonegoro
Wednesday, June 29, 2022

Minta Tingkatkan Pengawasan TPI

LAMONGAN, Radar Lamongan – Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong sudah dua bulan direlokasi ke lokasi baru. Anggota Fraksi PKB (F-PKB), Saifudin Zuhri, meminta pengawasan mekanismenya ditingkatkan.

Sehingga, tidak ada lagi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) pada sektor komoditi hasil laut di Lamongan. ‘’Kita pernah menemukan indikasi adanya kebocoran retribusi di sana. Itu harus jadi perhatian,’’ pintanya kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (21/9). 

Dugaan tersebut berdasarkan hasil studi banding komisi B Januari lalu di TPI Pekalongan. TPI di Pekalongan mampu menyumbang PAD Rp 4,7 miliar lebih per tahun dengan luasan lautnya 7 kilometer (km).  Sedangkan TPI Brondong hanya menyumbang PAD Rp 365 juta per tahun. 

Baca Juga :  Tiga Puluh Orang Ikut Tes Selanjutnya

Padahal Lamongan memiliki garis pantai yang lebih luas yakni 47 km. Saifudin Zuhri mengaku telah menyampaikan hal itu pada pihak Dinas Perikanan Lamongan. 

”Kita akan terus awasi. Sebelumnya kita juga sempat melakukan pertemuan dengan Dinas Perikanan,” ujar mantan Ketua Komisi B DPRD Lamongan tersebut. 

Dia menganalis hal yang menjadi celah adanya kebocoran PAD. Salah satunya, elang tidak bisa dilakukan secara terbuka karena harga sudah dikuasai oleh pengepul. Sedangkan, di Pekalongan cukup ketat aturannya. Pengepul tidak bisa memberikan uang tepat waktu, maka sudah dikenakan penalti. 

Saifudin mengatakan, hal itu berbeda dengan di Lamongan. Nelayan tidak bisa melaut karena tidak dikasih uang. Sehingga harganya sudah dimainkan yang menghutangi. 

Baca Juga :  Kopda Sapto Layani Tukang Batu di Pekerjaan Rehab RTLH Lokasi TMMD 106

‘’Praktik seperti itu juga harus diperhatikan. Kita harap ke depan ada perbaikan,’’ imbuhnya. 

Saifudin Zuhri menyatakan, bukan hanya di TPI Brondong yang harus dibenahi. Tapi UPT Pasar Ikan Lamongan juga harus menjadi perhatian. Salah satu permasalahan yang pernah mencuat, harga ikan anjlok. Hal itu merugikan petambak dan hanya menguntungkan pengepul. ”Stabilitas harga ikan juga harus diperhatikan oleh instansi terkait,” katanya.

LAMONGAN, Radar Lamongan – Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong sudah dua bulan direlokasi ke lokasi baru. Anggota Fraksi PKB (F-PKB), Saifudin Zuhri, meminta pengawasan mekanismenya ditingkatkan.

Sehingga, tidak ada lagi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) pada sektor komoditi hasil laut di Lamongan. ‘’Kita pernah menemukan indikasi adanya kebocoran retribusi di sana. Itu harus jadi perhatian,’’ pintanya kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (21/9). 

Dugaan tersebut berdasarkan hasil studi banding komisi B Januari lalu di TPI Pekalongan. TPI di Pekalongan mampu menyumbang PAD Rp 4,7 miliar lebih per tahun dengan luasan lautnya 7 kilometer (km).  Sedangkan TPI Brondong hanya menyumbang PAD Rp 365 juta per tahun. 

Baca Juga :  Ingatkan Masyarakat, Pasang Countdown Porprov

Padahal Lamongan memiliki garis pantai yang lebih luas yakni 47 km. Saifudin Zuhri mengaku telah menyampaikan hal itu pada pihak Dinas Perikanan Lamongan. 

”Kita akan terus awasi. Sebelumnya kita juga sempat melakukan pertemuan dengan Dinas Perikanan,” ujar mantan Ketua Komisi B DPRD Lamongan tersebut. 

Dia menganalis hal yang menjadi celah adanya kebocoran PAD. Salah satunya, elang tidak bisa dilakukan secara terbuka karena harga sudah dikuasai oleh pengepul. Sedangkan, di Pekalongan cukup ketat aturannya. Pengepul tidak bisa memberikan uang tepat waktu, maka sudah dikenakan penalti. 

Saifudin mengatakan, hal itu berbeda dengan di Lamongan. Nelayan tidak bisa melaut karena tidak dikasih uang. Sehingga harganya sudah dimainkan yang menghutangi. 

Baca Juga :  Monata Goyang Nasabah Mentari Terang

‘’Praktik seperti itu juga harus diperhatikan. Kita harap ke depan ada perbaikan,’’ imbuhnya. 

Saifudin Zuhri menyatakan, bukan hanya di TPI Brondong yang harus dibenahi. Tapi UPT Pasar Ikan Lamongan juga harus menjadi perhatian. Salah satu permasalahan yang pernah mencuat, harga ikan anjlok. Hal itu merugikan petambak dan hanya menguntungkan pengepul. ”Stabilitas harga ikan juga harus diperhatikan oleh instansi terkait,” katanya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/