alexametrics
29.7 C
Bojonegoro
Friday, August 12, 2022

Aliansi Mahasiswa Lamongan Terus Suarakan Tolak Raperda RTRW

Radar Lamongan – Aliansi Mahasiswa Lamongan Melawan terus menyuarakan penolakan rancangan peraturan daerah (raperda) Rencana Dasar Tata Ruang (RTRW) Tahun 2020 – 2040. Untuk kali keempat, kemarin (21/8) mereka turun jalan, meminta raperda itu tidak disahkan menjadi perda.

Kali ini, aktivis mahasiswa bergerak bersama sejumlah organisasi masyarakat (ormas) melakukan demo di depan gedung DPRD Lamongan. ‘’Tidak ada tanggapan sedikitpun, dan dewan juga tidak merespons yang menjadi aspirasi kami,’’ tutur koordinator aksi Falahudin kepada Jawa Pos Radar Lamongan.

Sejak awal, pengunjuk rasa menyoroti tiga raperda. Dua raperda di antaranya berada di pansus I. Yakni raperda RTRW dan raperda rencana detail tata ruang (RDTR) bagian wilayah Paciran. Satu raperda lainnya tentang Rencana Induk Pembangunan Industri (RIPI) Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2040 yang ditangani pansus II.

Raperda RIPI dan RDTR ditunda pembahasannya oleh DPRD Lamongan. Namun, Fafa, sapaan akrabnya, menyayangkan akan disahkannya raperda RTRW. ‘’RDTR dan RIPI turunan RTRW. Target kita terhadap RTRW. Nantinya RDTR dan RIPI bisa menyesuaikan RTRW, kalau sudah tersusun sesuai kultur wilayah di Lamongan,’’ imbuhnya.

Dia mengklaim sebelumnya sudah berdiskusi dan menampung banyak aspirasi masyarakat. ‘’Narasi penolakan ini berdasarkan banyak masukan dari masyarakat,’’ katanya. Fafa menuntut DPRD mengembalikan usulan raperda yang cacat hukum tersebut. Serta, meminta pemkab memberikan ruang aspirasi publik dalam penyusunan raperda.

Baca Juga :  Rahadian Didapuk Ketua IKASMADA 

‘’Harus mengedepankan kepentingan masyarakat. Kami menuntut DPRD menghentikan segala aktivitas raperda (RTRW),’’ pintanya. Sementara itu, Ketua Pansus I DPRD Lamongan Mahfud Shodiq menemui pengunjuk rasa dan menjelaskan alasan bakal disahkannya raperda RTRW.

Selain itu, politisi PKB tersebut juga mengajak pendemo untuk duduk bersama. ‘’Dari tiga raperda yang dipersoalkan, keputusan bersama, raperda RTRW tetap disahkan. Sedangkan raperda RIPI dan RDTR ditunda,’’ kata Mahfud.

Dia menjelaskan, saran dan masukan saat dengar pendapat sudah ditampung dan dimasukkan dalam raperda RTRW. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim dan Kementerian ATR.

Rencananya, setelah raperda RTRW disahkan, maka sekretariat DPRD mengirimkan ke Biro Pemerintahan Jatim. Nantinya raperda harus melewati pengesahan dari gubernur Jatim. ‘’Kita nanti hanya mengesahkan. Nanti tetap akan dikaji gubernur Jatim. Mari kita kawal bersama-sama,’’ ajak Mahfud.

Fafa menyatakan, pihaknya akan tetap menyuarakan penolakan terhadap pengesahan raperda RTRW hingga malam. ‘’Kita akan lanjut aksi sampai malam nanti (tadi malam),’’ ujarnya. ‘’Kalaupun nanti dikirim ke sana (Jatim), maka kami akan selalu mengawal, meskipun sudah berada di Jatim,’’ imbuh Fafa. Sementara itu, DPRD kemarin pagi menunda pengesahan raperda. Jadwal pengesahan diagendakan menjadi tadi malam.

Baca Juga :  Terdakwa Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim Diancam 4 Tahun Penjara

‘’Iya awalnya dijadwalkan tadi pagi (kemarin), tapi disepakati dirubah menjadi nanti malam (tadi malam),’’ tutur Mahfud Shodiq. Seperti diberitakan, awalnya terdapat sepuluh raperda yang dibahas. Enam raperda inisiatif Pemkab Lamongan dan empat raperda inisiatif DPRD setempat.

Namun, hanya delapan raperda yang disahkan. Dua raperda usulan eksekutif ditunda pembahasannya. ‘’Informasi yang saya terima, elit Pemkab dan elit DPRD Lamongan ada keperluan. Jadi jadwal pengesahan dirubah menjadi malam hari,’’ ujar politisi dari Fraksi PKB tersebut.

Mahfud mengatakan, pihaknya akan tetap mengesahkan raperda yang melalui pembahasan sebelumnya. Dirinya menyadari masih terdapat penolakan. Namun, pembahasan raperda diklaim sudah melalui prosedur yang sesuai. ‘’Di pansus I ada tiga raperda, dua raperda disahkan, satu raperda ditunda,’’ ujarnya. Namun, tadi malam, pengesahan raperda itu juga ditunda.

Radar Lamongan – Aliansi Mahasiswa Lamongan Melawan terus menyuarakan penolakan rancangan peraturan daerah (raperda) Rencana Dasar Tata Ruang (RTRW) Tahun 2020 – 2040. Untuk kali keempat, kemarin (21/8) mereka turun jalan, meminta raperda itu tidak disahkan menjadi perda.

Kali ini, aktivis mahasiswa bergerak bersama sejumlah organisasi masyarakat (ormas) melakukan demo di depan gedung DPRD Lamongan. ‘’Tidak ada tanggapan sedikitpun, dan dewan juga tidak merespons yang menjadi aspirasi kami,’’ tutur koordinator aksi Falahudin kepada Jawa Pos Radar Lamongan.

Sejak awal, pengunjuk rasa menyoroti tiga raperda. Dua raperda di antaranya berada di pansus I. Yakni raperda RTRW dan raperda rencana detail tata ruang (RDTR) bagian wilayah Paciran. Satu raperda lainnya tentang Rencana Induk Pembangunan Industri (RIPI) Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2040 yang ditangani pansus II.

Raperda RIPI dan RDTR ditunda pembahasannya oleh DPRD Lamongan. Namun, Fafa, sapaan akrabnya, menyayangkan akan disahkannya raperda RTRW. ‘’RDTR dan RIPI turunan RTRW. Target kita terhadap RTRW. Nantinya RDTR dan RIPI bisa menyesuaikan RTRW, kalau sudah tersusun sesuai kultur wilayah di Lamongan,’’ imbuhnya.

Dia mengklaim sebelumnya sudah berdiskusi dan menampung banyak aspirasi masyarakat. ‘’Narasi penolakan ini berdasarkan banyak masukan dari masyarakat,’’ katanya. Fafa menuntut DPRD mengembalikan usulan raperda yang cacat hukum tersebut. Serta, meminta pemkab memberikan ruang aspirasi publik dalam penyusunan raperda.

Baca Juga :  Menumbuhkan Kembali Kesadaran Cinta Tanah Air

‘’Harus mengedepankan kepentingan masyarakat. Kami menuntut DPRD menghentikan segala aktivitas raperda (RTRW),’’ pintanya. Sementara itu, Ketua Pansus I DPRD Lamongan Mahfud Shodiq menemui pengunjuk rasa dan menjelaskan alasan bakal disahkannya raperda RTRW.

Selain itu, politisi PKB tersebut juga mengajak pendemo untuk duduk bersama. ‘’Dari tiga raperda yang dipersoalkan, keputusan bersama, raperda RTRW tetap disahkan. Sedangkan raperda RIPI dan RDTR ditunda,’’ kata Mahfud.

Dia menjelaskan, saran dan masukan saat dengar pendapat sudah ditampung dan dimasukkan dalam raperda RTRW. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim dan Kementerian ATR.

Rencananya, setelah raperda RTRW disahkan, maka sekretariat DPRD mengirimkan ke Biro Pemerintahan Jatim. Nantinya raperda harus melewati pengesahan dari gubernur Jatim. ‘’Kita nanti hanya mengesahkan. Nanti tetap akan dikaji gubernur Jatim. Mari kita kawal bersama-sama,’’ ajak Mahfud.

Fafa menyatakan, pihaknya akan tetap menyuarakan penolakan terhadap pengesahan raperda RTRW hingga malam. ‘’Kita akan lanjut aksi sampai malam nanti (tadi malam),’’ ujarnya. ‘’Kalaupun nanti dikirim ke sana (Jatim), maka kami akan selalu mengawal, meskipun sudah berada di Jatim,’’ imbuh Fafa. Sementara itu, DPRD kemarin pagi menunda pengesahan raperda. Jadwal pengesahan diagendakan menjadi tadi malam.

Baca Juga :  Serius Belajar SEO

‘’Iya awalnya dijadwalkan tadi pagi (kemarin), tapi disepakati dirubah menjadi nanti malam (tadi malam),’’ tutur Mahfud Shodiq. Seperti diberitakan, awalnya terdapat sepuluh raperda yang dibahas. Enam raperda inisiatif Pemkab Lamongan dan empat raperda inisiatif DPRD setempat.

Namun, hanya delapan raperda yang disahkan. Dua raperda usulan eksekutif ditunda pembahasannya. ‘’Informasi yang saya terima, elit Pemkab dan elit DPRD Lamongan ada keperluan. Jadi jadwal pengesahan dirubah menjadi malam hari,’’ ujar politisi dari Fraksi PKB tersebut.

Mahfud mengatakan, pihaknya akan tetap mengesahkan raperda yang melalui pembahasan sebelumnya. Dirinya menyadari masih terdapat penolakan. Namun, pembahasan raperda diklaim sudah melalui prosedur yang sesuai. ‘’Di pansus I ada tiga raperda, dua raperda disahkan, satu raperda ditunda,’’ ujarnya. Namun, tadi malam, pengesahan raperda itu juga ditunda.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/