alexametrics
23.5 C
Bojonegoro
Wednesday, August 10, 2022

Upaya Mediasi Gagal

TUBAN, Radar Tuban – Upaya mediasi yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tuban atas gugatan perdata yang diajukan calon kepala Desa Tahulu, Kecamatan Merakurak, Waris Eko Prayitno gagal terwujud. Pihak penggugat menolak upaya damai yang ditawarkan majelis hakim.

Humas PN Tuban Donovan Akbar Kusumo Bhuwono menyampaikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum dilakukan pembacaan gugatan yang diajukan penggugat, majelis hakim wajib mengupayakan jalur mediasi antara penggugat dan tergugat.

Dalam kasus ini, majelis hakim memiliki waktu paling lambat 30 hari. ‘’Kalau upaya damai itu berhasil, majelis hakim akan mengeluarkan akta van dading (akta perdamaian, Red). Jika tidak, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan,’’ terang Donovan, sapaan akrabnya kepada Jawa Pos Radar Tuban kemarin (21/8).

Baca Juga :  61 Jabatan Kades Kosong

Disampaikan Donovan, karena pihak penggugat menolak upaya damai yang difasilitasi majelis hakim, maka proses hukum harus berjalan sebagaimana aturan yang berlaku. ‘’Sidang dilanjut dengan agenda pembuktian,’’ ujar hakim pertama di Tuban yang menjatuhkan vonis mati pada kasus pembunuhan berencana itu.

Praktis, baik penggugat maupun tergugat kini mulai bersiap untuk menyiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terpisah, Waris Eko Prayitno menegaskan, ditolaknya mediasi yang ditawarkan majelis hakim itu karena tidak ada tawaran yang pasti dalam forum mediasi tersebut. Baik tawaran terhadap tuntutan yang diajukan maupun upaya penyelesaian dari panitia pilkades. ‘’Karena tidak ada jawaban yang pasti, akhirnya kami menolak upaya media itu,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Peras Kades Rp 10 Juta, Dua Oknum LSM Ditangkap

Karena tidak ada tawaran atau  jawaban yang jelas, Waris menyerahkan sepenuhnya keputusan hasil sidang kepada majelis hakim. ‘’Kita ingin sidang tetap dilanjut,’’ tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Waris, pemohon keberatan atas hasil pilkades di Desa Tahulu, Kecamatan Merakurak memberikan perlawanan menyusul ditolaknya seluruh keberatan yang diajukan kepada bupati Fathul Huda. Tidak terima dengan keputusan bupati, kini dia mengajukan gugatan perdata ke PN Tuban dengan kuasa hukum Slamet Fauzi and Partner. Dalam memori gugatan yang ajukan, calon kepala desa (cakdes) yang memeroleh 1.489 suara ini menggugat penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang dinilai cacat hukum. Sehingga, hasil pilkades tidak sah dan batal demi hukum.

TUBAN, Radar Tuban – Upaya mediasi yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tuban atas gugatan perdata yang diajukan calon kepala Desa Tahulu, Kecamatan Merakurak, Waris Eko Prayitno gagal terwujud. Pihak penggugat menolak upaya damai yang ditawarkan majelis hakim.

Humas PN Tuban Donovan Akbar Kusumo Bhuwono menyampaikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum dilakukan pembacaan gugatan yang diajukan penggugat, majelis hakim wajib mengupayakan jalur mediasi antara penggugat dan tergugat.

Dalam kasus ini, majelis hakim memiliki waktu paling lambat 30 hari. ‘’Kalau upaya damai itu berhasil, majelis hakim akan mengeluarkan akta van dading (akta perdamaian, Red). Jika tidak, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan,’’ terang Donovan, sapaan akrabnya kepada Jawa Pos Radar Tuban kemarin (21/8).

Baca Juga :  Kades Ditahan, Warga Minta Teken ke Ngawi

Disampaikan Donovan, karena pihak penggugat menolak upaya damai yang difasilitasi majelis hakim, maka proses hukum harus berjalan sebagaimana aturan yang berlaku. ‘’Sidang dilanjut dengan agenda pembuktian,’’ ujar hakim pertama di Tuban yang menjatuhkan vonis mati pada kasus pembunuhan berencana itu.

Praktis, baik penggugat maupun tergugat kini mulai bersiap untuk menyiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terpisah, Waris Eko Prayitno menegaskan, ditolaknya mediasi yang ditawarkan majelis hakim itu karena tidak ada tawaran yang pasti dalam forum mediasi tersebut. Baik tawaran terhadap tuntutan yang diajukan maupun upaya penyelesaian dari panitia pilkades. ‘’Karena tidak ada jawaban yang pasti, akhirnya kami menolak upaya media itu,’’ ujarnya.

Baca Juga :  61 Jabatan Kades Kosong

Karena tidak ada tawaran atau  jawaban yang jelas, Waris menyerahkan sepenuhnya keputusan hasil sidang kepada majelis hakim. ‘’Kita ingin sidang tetap dilanjut,’’ tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Waris, pemohon keberatan atas hasil pilkades di Desa Tahulu, Kecamatan Merakurak memberikan perlawanan menyusul ditolaknya seluruh keberatan yang diajukan kepada bupati Fathul Huda. Tidak terima dengan keputusan bupati, kini dia mengajukan gugatan perdata ke PN Tuban dengan kuasa hukum Slamet Fauzi and Partner. Dalam memori gugatan yang ajukan, calon kepala desa (cakdes) yang memeroleh 1.489 suara ini menggugat penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang dinilai cacat hukum. Sehingga, hasil pilkades tidak sah dan batal demi hukum.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/