alexametrics
24 C
Bojonegoro
Saturday, May 28, 2022

Guru Honorer Mengeluh Jam Kerja

BOJONEGORO – Guru honorer menolak penyamaan jam kerja dengan aparatur sipil negara (ASN). Sebab, honor yang mereka terima tidak sebanding dengan kerja yang mereka lakukan.

’’Kalau yang sudah ASN mereka bergaji jutaan. Jadi, kami mohon jangan disamakan,’’ ujar Ketua Forum Honorer Arif Ida Rifai kemarin (21/7).

Minggu lalu, Pemkab Bojonegoro menerbitkan standar pelayanan minimal (SPM) bagi ASN. Pada SPM baru itu, jam pulang kerja ASN mundur. ASN di lingkup dinas, struktur jam pulang kerja adalah pukul 16.00. Sedangkan untuk Jumat pukul 15.00.

Untuk pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup sekolah, mulai TK, SD, dan SMP, jam pulang kerja adalah pukul 14.00. Sedangkan, Jumat pukul 11.00. Sabtu pulang 12.30. Aturan ini juga berlaku untuk guru honorer.

Baca Juga :  Kerja, Cepat dan Tepat Menjadi Pedoman Satgas TMMD Di Lokasi Sasaran

Menurut Arif, honor diterima guru honorer memang tidak besar. Masih kisaran ratusan ribu per bulan. Itu diambilkan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Namun, mereka juga menerima tunjangan kinerja dari Pemkab Bojonegoro.

’’Namun, itu tidak setiap bulan. Dua bulan sekali. Kadang tiga bulan sekali baru cair,’’ tutur Arif.

Arif menjelaskan, penyamaan jam kerja itu akan membuat honorer semakin terpasung. Sebab, selama ini selain mengabdikan diri, honorer juga memiliki aktivitas lain untuk menambah pemasukan. Seperti mengajar les hingga berdagang.

’’Kalau jam pulang kerja harus sama dengan ASN kami sama saja dengan dipasung. Tidak bisa berbuat apa-apa,’’ terangnya.

Dalam waktu dekat, lanjut Arif, pihaknya akan berkirim surat ke bupati. Tentu, meminta audiensi. Sehingga, bisa dicari titik temu masalah itu. ’’Intinya kami akan menyampaikan secara langsung keluhan kami,’’ ungkap dia.

Baca Juga :  Tes Urine Dadakan, Kapolres: Jangan Main-Main dengan Narkoba

Nurhasim, honorer lainnya mengatakan, kebijakan itu memberatkan honorer. Sebab, honorer harus bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan. ’’Honorer yang diterima dari sekolah tidak mencukupi,’’ jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, honorer juga dituntut memenuhi 24 jam mengajar. Hal itu sangat sulit dipenuhi, karena jumlah guru masih banyak. ’’Teman-teman banyak yang belum memenuhi itu,’’ jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro Hanafi mengatakan, aturan SPM itu memang baru. Sehingga, harus diterapkan. Sebab, aturan itu juga untuk meningkatkan kinerja lembaga pendidikan. ’’SPM itu berdasakan Keppres 68/1995 dan surat edaran (SE) bupati tentang penetapan hari dan jam kerja di pemkab,’’ jelasnya.

BOJONEGORO – Guru honorer menolak penyamaan jam kerja dengan aparatur sipil negara (ASN). Sebab, honor yang mereka terima tidak sebanding dengan kerja yang mereka lakukan.

’’Kalau yang sudah ASN mereka bergaji jutaan. Jadi, kami mohon jangan disamakan,’’ ujar Ketua Forum Honorer Arif Ida Rifai kemarin (21/7).

Minggu lalu, Pemkab Bojonegoro menerbitkan standar pelayanan minimal (SPM) bagi ASN. Pada SPM baru itu, jam pulang kerja ASN mundur. ASN di lingkup dinas, struktur jam pulang kerja adalah pukul 16.00. Sedangkan untuk Jumat pukul 15.00.

Untuk pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup sekolah, mulai TK, SD, dan SMP, jam pulang kerja adalah pukul 14.00. Sedangkan, Jumat pukul 11.00. Sabtu pulang 12.30. Aturan ini juga berlaku untuk guru honorer.

Baca Juga :  Pembelajaran Tatap Muka, Guru Wajib Tes Rapid

Menurut Arif, honor diterima guru honorer memang tidak besar. Masih kisaran ratusan ribu per bulan. Itu diambilkan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Namun, mereka juga menerima tunjangan kinerja dari Pemkab Bojonegoro.

’’Namun, itu tidak setiap bulan. Dua bulan sekali. Kadang tiga bulan sekali baru cair,’’ tutur Arif.

Arif menjelaskan, penyamaan jam kerja itu akan membuat honorer semakin terpasung. Sebab, selama ini selain mengabdikan diri, honorer juga memiliki aktivitas lain untuk menambah pemasukan. Seperti mengajar les hingga berdagang.

’’Kalau jam pulang kerja harus sama dengan ASN kami sama saja dengan dipasung. Tidak bisa berbuat apa-apa,’’ terangnya.

Dalam waktu dekat, lanjut Arif, pihaknya akan berkirim surat ke bupati. Tentu, meminta audiensi. Sehingga, bisa dicari titik temu masalah itu. ’’Intinya kami akan menyampaikan secara langsung keluhan kami,’’ ungkap dia.

Baca Juga :  Hari Ini Marfuah Divonis

Nurhasim, honorer lainnya mengatakan, kebijakan itu memberatkan honorer. Sebab, honorer harus bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan. ’’Honorer yang diterima dari sekolah tidak mencukupi,’’ jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, honorer juga dituntut memenuhi 24 jam mengajar. Hal itu sangat sulit dipenuhi, karena jumlah guru masih banyak. ’’Teman-teman banyak yang belum memenuhi itu,’’ jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro Hanafi mengatakan, aturan SPM itu memang baru. Sehingga, harus diterapkan. Sebab, aturan itu juga untuk meningkatkan kinerja lembaga pendidikan. ’’SPM itu berdasakan Keppres 68/1995 dan surat edaran (SE) bupati tentang penetapan hari dan jam kerja di pemkab,’’ jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/