alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

SMK Swasta Menolak PPDB Tahap Dua

KETUA Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta Bojonegoro Mulyono berharap tidak ada pembukaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahap kedua. Sebab, sesuai hasil pembahasan antara SMK negeri dan swasta, berapapun hasil PPDB, tidak akan dibuka PPDB tambahan.

Karena itu, sudah menjadi kesepakatan, sehingga harus dipatuhi semua pihak. Sebab, jika dibuka PPDB lanjutan, sama dengan melanggar peraturan yang bersumber dari kesepakatan bersama. “Kami sudah pertemuan, hasilnya tidak akan dibuka tahap kedua,” katanya.

Dia menambahkan, melihat hasil PPDB masih banyak SMA dan SMK negeri yang belum terpenuhi pagunya, harus menjadi koreksi internalnya. Karena PPDB sudah berjalan sesuai dengan jadwal.

Baca Juga :  Semua Siswa Lulus, Butuh Pemerataan Mutu Pendidikan

Jika memaksa ada waktu PPDB lanjutan, tentu itu akan merugikan SMA dan SMK swasta. Meskipun sebelumnya SMK dan SMA swasta sudah banyak yang menerima pendaftaran sekitar 300 lebih siswa.

Namun, hingga saat ini masih minim pendaftar yang melakukan daftar ulang. “Daftar memang banyak, tapi yang daftar ulang itu yang masih minim,” ucap pria tinggal di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas itu.

KETUA Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta Bojonegoro Mulyono berharap tidak ada pembukaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahap kedua. Sebab, sesuai hasil pembahasan antara SMK negeri dan swasta, berapapun hasil PPDB, tidak akan dibuka PPDB tambahan.

Karena itu, sudah menjadi kesepakatan, sehingga harus dipatuhi semua pihak. Sebab, jika dibuka PPDB lanjutan, sama dengan melanggar peraturan yang bersumber dari kesepakatan bersama. “Kami sudah pertemuan, hasilnya tidak akan dibuka tahap kedua,” katanya.

Dia menambahkan, melihat hasil PPDB masih banyak SMA dan SMK negeri yang belum terpenuhi pagunya, harus menjadi koreksi internalnya. Karena PPDB sudah berjalan sesuai dengan jadwal.

Baca Juga :  Prestasi Satu Pilihan, Zonasi Dua

Jika memaksa ada waktu PPDB lanjutan, tentu itu akan merugikan SMA dan SMK swasta. Meskipun sebelumnya SMK dan SMA swasta sudah banyak yang menerima pendaftaran sekitar 300 lebih siswa.

Namun, hingga saat ini masih minim pendaftar yang melakukan daftar ulang. “Daftar memang banyak, tapi yang daftar ulang itu yang masih minim,” ucap pria tinggal di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas itu.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/