alexametrics
31.2 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Awas, Terjadi Pergeseran Suara Antarcaleg

BOJONEGORO – Masing-masing calon anggota legislatif (caleg) harus tetap waspada untuk mengawal suaranya hingga ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, saat rekapitulasi suara di masing-masing tingkatan, berpotensi terjadi pergeseran suara antarcaleg di internal partai.

Untuk kecurangan itu, maka rekapitulasi suara harus dikawal di setiap tingkatan. Sebab, tokoh partai yang punya pengaruh dan terlibat menjadi peserta pemilu, cenderung memikirkan nasibnya sendiri dibanding memikirkan membesarkan partainya.

Sehingga, agar perolehan suaranya terlihat unggul, biasanya suara caleg di internal partai akan digeser dengan cara yang tidak sehat. “Potensi pergeseran suara antarcaleg cukup besar, makanya harus dikawal,” kata Pengamat Politik Bojonegoro Rupiarsih kemarin (21/4).

Dia menuturkan, potensi pergeseran suara itu terjadi di partai yang ketua partainya atau orang terdekatnya ikut terdaftar sebagai caleg. Sehingga, oknum itu cenderung akan melakukan lobi kepada penyelenggara pemilu, untuk menggeser suara caleg yang tidak mengawal suaranya dalam rekap di setiap tingkatan.

Pengaruh ketokohan ketua parpol di internalnya cukup berpengaruh untuk menggeser suara caleg yang dikehendaki. Sehingga, caleg yang sudah ikut bertarung merebut dukungan dari pemilih, harus tetap mengawal suaranya.

“Harus dikawal di setiap tingkatan,” tegas Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bojonegoro itu.

Hal senada juga diungkapkan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) Bojonegoro M. Ridlwan Hambali, tahapan rekapitulasi suara ini sudah dipangkas, dibanding pemilu sebelumnya. Sebab, saat ini dari tempat pemungutan suara (TPS) langsung direkap di tingkat kecamatan. Sehingga, potensi kecurangan di tingkat desa dipastikan tak terjadi lagi. 

Baca Juga :  Penderita DB Sudah Tembus 114 Orang

Pemangkasan tahapan rekap itu salah satu tujuannya untuk menekan potensi kecurangan di  tingkat desa. Karena melihat pemilu sebelumnya, dugaan terjadi pergeseran suara caleg di internal partai itu sempat mencuat ke publik.

Sehingga, dalam regulasi Pemilu 2019 ini, tahapan di tingkat desa ditiadakan. Namun, potensi pergeseran suara caleg di tingkat kecamatan juga harus tetap diantisipasi.

“Kalau pergeseran antarparpol cukup kecil, tapi antarcaleg di internal parpol ini yang rawan,” imbuhnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro memastikan semua rekap suara di semua tingkatan berlangsung terbuka. Sehingga, publik bisa memantaunya, bahkan saksi dari masing-masing peserta pemilu juga ikut memantau proses pemilu. “Semua tahapan berlangsung terbuka,” kata Ketua KPUK Bojonegoro A. Munib.

Sementara itu, proses rekapitulasi suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) se-Bojonegoro sudah dimulai sejak Sabtu (20/4) lalu. Kapolres Bojonegoro AKBP Ary Fadli mengatakan, lebih dari 500 personel diterjunkan untuk mengawal proses rekapitulasi suara tinggal PPK hingga usai.

“TNI Polri siap menjamin keamanan proses penghitungan dan rekapitulasi suara hingga akhir,” tegasnya.

Baca Juga :  Penuh Gebyar, Mendidik Anak

Kapolres juga berpesan kepada anggota yang bertugas agar mencatat setiap kegiatan. Selama pengamanan di PPK dan memantau keamanan serta pergerakan kotak suara, dari gudang logistik menuju tempat penghitungan dan juga saat kembali ke gudang.

“Setiap pergerakan kotak suara wajib diberikan pengawasan dan pengawalan dari anggota,” pesannya.

Selama bertugas, seluruh anggota juga diimbau tetap menjaga kesehatan agar dalam melaksanakan tugas tidak terdapat kendala apapun. Karena proses rekapitulasi suara akan memakan waktu lebih dari satu minggu.

Pun Kapolres menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh anggota di lapangan untuk bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok yang ditengarai akan membuat kericuhan dan mengganggu proses penghitungan suara.

“Lebih baik mari kawal bersama-sama proses perhitungan suara yang saat ini dilaksanakan KPU. Sekali lagi, saya harap semua pihak dapat menahan diri agar tidak mengganggu kamtibmas,” tuturnya.

Menurutnya, apabila ada pihak yang merasa ada pelanggaran dalam pemilu atau adanya sengketa pemilu, Kapolres mengimbau supaya pemilu dapat diselesaikan melalui mekanisme yang ada. Di antaranya melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau ada hal yang dianggap tidak sesuai undang-undang, ada mekanismenya. Ada Bawaslu dan proses MK, jika ada hal yang dianggap melanggar, tapi tidak dalam bentuk mobilitas massa,” pungkasnya.

BOJONEGORO – Masing-masing calon anggota legislatif (caleg) harus tetap waspada untuk mengawal suaranya hingga ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, saat rekapitulasi suara di masing-masing tingkatan, berpotensi terjadi pergeseran suara antarcaleg di internal partai.

Untuk kecurangan itu, maka rekapitulasi suara harus dikawal di setiap tingkatan. Sebab, tokoh partai yang punya pengaruh dan terlibat menjadi peserta pemilu, cenderung memikirkan nasibnya sendiri dibanding memikirkan membesarkan partainya.

Sehingga, agar perolehan suaranya terlihat unggul, biasanya suara caleg di internal partai akan digeser dengan cara yang tidak sehat. “Potensi pergeseran suara antarcaleg cukup besar, makanya harus dikawal,” kata Pengamat Politik Bojonegoro Rupiarsih kemarin (21/4).

Dia menuturkan, potensi pergeseran suara itu terjadi di partai yang ketua partainya atau orang terdekatnya ikut terdaftar sebagai caleg. Sehingga, oknum itu cenderung akan melakukan lobi kepada penyelenggara pemilu, untuk menggeser suara caleg yang tidak mengawal suaranya dalam rekap di setiap tingkatan.

Pengaruh ketokohan ketua parpol di internalnya cukup berpengaruh untuk menggeser suara caleg yang dikehendaki. Sehingga, caleg yang sudah ikut bertarung merebut dukungan dari pemilih, harus tetap mengawal suaranya.

“Harus dikawal di setiap tingkatan,” tegas Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bojonegoro itu.

Hal senada juga diungkapkan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) Bojonegoro M. Ridlwan Hambali, tahapan rekapitulasi suara ini sudah dipangkas, dibanding pemilu sebelumnya. Sebab, saat ini dari tempat pemungutan suara (TPS) langsung direkap di tingkat kecamatan. Sehingga, potensi kecurangan di tingkat desa dipastikan tak terjadi lagi. 

Baca Juga :  Wow, Setiap Kelurahan Dapat Rp 300 Juta

Pemangkasan tahapan rekap itu salah satu tujuannya untuk menekan potensi kecurangan di  tingkat desa. Karena melihat pemilu sebelumnya, dugaan terjadi pergeseran suara caleg di internal partai itu sempat mencuat ke publik.

Sehingga, dalam regulasi Pemilu 2019 ini, tahapan di tingkat desa ditiadakan. Namun, potensi pergeseran suara caleg di tingkat kecamatan juga harus tetap diantisipasi.

“Kalau pergeseran antarparpol cukup kecil, tapi antarcaleg di internal parpol ini yang rawan,” imbuhnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro memastikan semua rekap suara di semua tingkatan berlangsung terbuka. Sehingga, publik bisa memantaunya, bahkan saksi dari masing-masing peserta pemilu juga ikut memantau proses pemilu. “Semua tahapan berlangsung terbuka,” kata Ketua KPUK Bojonegoro A. Munib.

Sementara itu, proses rekapitulasi suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) se-Bojonegoro sudah dimulai sejak Sabtu (20/4) lalu. Kapolres Bojonegoro AKBP Ary Fadli mengatakan, lebih dari 500 personel diterjunkan untuk mengawal proses rekapitulasi suara tinggal PPK hingga usai.

“TNI Polri siap menjamin keamanan proses penghitungan dan rekapitulasi suara hingga akhir,” tegasnya.

Baca Juga :  Pemerintah Indonesia Apresiasi Komitmen Investasi Singapura

Kapolres juga berpesan kepada anggota yang bertugas agar mencatat setiap kegiatan. Selama pengamanan di PPK dan memantau keamanan serta pergerakan kotak suara, dari gudang logistik menuju tempat penghitungan dan juga saat kembali ke gudang.

“Setiap pergerakan kotak suara wajib diberikan pengawasan dan pengawalan dari anggota,” pesannya.

Selama bertugas, seluruh anggota juga diimbau tetap menjaga kesehatan agar dalam melaksanakan tugas tidak terdapat kendala apapun. Karena proses rekapitulasi suara akan memakan waktu lebih dari satu minggu.

Pun Kapolres menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh anggota di lapangan untuk bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok yang ditengarai akan membuat kericuhan dan mengganggu proses penghitungan suara.

“Lebih baik mari kawal bersama-sama proses perhitungan suara yang saat ini dilaksanakan KPU. Sekali lagi, saya harap semua pihak dapat menahan diri agar tidak mengganggu kamtibmas,” tuturnya.

Menurutnya, apabila ada pihak yang merasa ada pelanggaran dalam pemilu atau adanya sengketa pemilu, Kapolres mengimbau supaya pemilu dapat diselesaikan melalui mekanisme yang ada. Di antaranya melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau ada hal yang dianggap tidak sesuai undang-undang, ada mekanismenya. Ada Bawaslu dan proses MK, jika ada hal yang dianggap melanggar, tapi tidak dalam bentuk mobilitas massa,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/