alexametrics
29.2 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

Kekurangan 413 Guru PAI PNS

KOTA – Jumlah guru pendidikan agama islam (PAI) di Lamongan sangat minim. Guru PAI berstatus pegawai negeri sipil (PNS) hanya 304 orang di level SD. Padahal, lembaganya mencapai 633 SD, baik negeri ataupun swasta. Sedangkan guru PAI SMP berstatus PNS hanya 79 orang. Jumlah sekolahnya, 153 lembaga. Jika ditotal, maka kekurangan guru PAI PNS mencapai 413 orang. 

Kasi PAI Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Lamongan, Masduki Yasin, memastikan guru PAI PNS habis pada 2022. Sebab, setiap tahun tenaga PNS tersebut akan memasuki masa pensiun.

Kalau moratorium PNS daerah masih diberlakukan, maka jumlah guru PNS akan habis. “Tersisa guru honorer yang gajinya tidak bisa digantungkan,” ujarnya. Menurut Masduki, kebutuhan guru PAI PNS masing – masing lembaga minimal dua.

Baca Juga :  Kini, Produk UMKM Masuk Pasar Modern

Untuk lembaga SD, kebutuhan tenaganya lebih banyak karena kelasnya juga banyak. Saat ini, jumlah guru agama SD sangat terbatas. Bahkan, banyak merangkap ke lembaga lain. 

Dia menjelaskan, idealnya lembaga harus memiliki lebih dari satu guru agama karena nantinya dihitung jam mengajarnya sesuai porsi masing – masing tenaga pendidik.

Selain itu, kebutuhan guru PAI PNS cukup mendesak mengingat jumlahnya terus berkurang. Pemerintah seharusnya menaruh perhatian lebih untuk menentukan nasib guru PAI daerah. “Karena pendidikan berkarakter dibangun dengan bekal agama,” ujarnya. 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan (Disdik) Lamongan, Suwardi, menjelaskan, selain kekurangan guru PAI, guru mata pelajaran (mapel) lainnya juga kurang banyak.

Baca Juga :  Permintaan Embung Baru Diseleksi Ketat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005, lanjut dia, lembaga tidak bisa menarik tenaga pendidik apabila tidak memiliki latar belakang pendidikan sesuai (linear).

Namun tidak semua lembaga bisa menjalankan peraturan tersebut, karena keterbatasan tenaga pendidik PNS. Karena itu, menurut Suwardi, disdik tidak bisa menekan lembaga untuk tidak melakukan perekrutan tenaga GTT.

Karena pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan guru PNS. Untuk mencukupi kebutuhan guru, biasanya lembaga akan merekrut tenaga guru sendiri.

“Tentunya akan dibayar oleh masing-masing lembaga, pemerintah hanya memberikan insentif apabila terdaftar dalam SK Bupati,” katanya.

KOTA – Jumlah guru pendidikan agama islam (PAI) di Lamongan sangat minim. Guru PAI berstatus pegawai negeri sipil (PNS) hanya 304 orang di level SD. Padahal, lembaganya mencapai 633 SD, baik negeri ataupun swasta. Sedangkan guru PAI SMP berstatus PNS hanya 79 orang. Jumlah sekolahnya, 153 lembaga. Jika ditotal, maka kekurangan guru PAI PNS mencapai 413 orang. 

Kasi PAI Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Lamongan, Masduki Yasin, memastikan guru PAI PNS habis pada 2022. Sebab, setiap tahun tenaga PNS tersebut akan memasuki masa pensiun.

Kalau moratorium PNS daerah masih diberlakukan, maka jumlah guru PNS akan habis. “Tersisa guru honorer yang gajinya tidak bisa digantungkan,” ujarnya. Menurut Masduki, kebutuhan guru PAI PNS masing – masing lembaga minimal dua.

Baca Juga :  Tiang Tertimpa Molen, 30 Desa Listrik Padam

Untuk lembaga SD, kebutuhan tenaganya lebih banyak karena kelasnya juga banyak. Saat ini, jumlah guru agama SD sangat terbatas. Bahkan, banyak merangkap ke lembaga lain. 

Dia menjelaskan, idealnya lembaga harus memiliki lebih dari satu guru agama karena nantinya dihitung jam mengajarnya sesuai porsi masing – masing tenaga pendidik.

Selain itu, kebutuhan guru PAI PNS cukup mendesak mengingat jumlahnya terus berkurang. Pemerintah seharusnya menaruh perhatian lebih untuk menentukan nasib guru PAI daerah. “Karena pendidikan berkarakter dibangun dengan bekal agama,” ujarnya. 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan (Disdik) Lamongan, Suwardi, menjelaskan, selain kekurangan guru PAI, guru mata pelajaran (mapel) lainnya juga kurang banyak.

Baca Juga :  RESMI DIMULAI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005, lanjut dia, lembaga tidak bisa menarik tenaga pendidik apabila tidak memiliki latar belakang pendidikan sesuai (linear).

Namun tidak semua lembaga bisa menjalankan peraturan tersebut, karena keterbatasan tenaga pendidik PNS. Karena itu, menurut Suwardi, disdik tidak bisa menekan lembaga untuk tidak melakukan perekrutan tenaga GTT.

Karena pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan guru PNS. Untuk mencukupi kebutuhan guru, biasanya lembaga akan merekrut tenaga guru sendiri.

“Tentunya akan dibayar oleh masing-masing lembaga, pemerintah hanya memberikan insentif apabila terdaftar dalam SK Bupati,” katanya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Delapan Incumbent Kalah Suara

PT DESI Bakal Dilarang Beroperasi

Matangkan Persiapan

Rudjito – Zaenuri Divonis 4 Tahun


/