Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Shodikin Anggap Dakwaan JPU Tidak Cermat

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Shodikin Anggap Dakwaan JPU Tidak Cermat
Shodikin Anggap Dakwaan JPU Tidak Cermat

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Shodikin terdakwa dugaan korupsi bantuan dana operasional (BOP) taman pendidikan Alquran (TPQ) 2020 menganggap materi dakwaan tim jaksa penuntut umum (JPU) tidak cermat. Hal itu disampaikan Pinto Utomo, penasihat hukum terdakwa saat sidang digelar virtual kemarin (28/12).


“Intinya di dalam eksepsi telah kami bacakan di hadapan majelis hakim itu menilai dakwaan JPU obscuur libel atau tidak jelas. Tidak cermat dan tidak lengkap,” tutur Pinto kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.


Ia menjabarkan beberapa ketidakjelasan dakwaan JPU. Misalnya, perbedaan jumlah angka antarhalaman surat dakwaan telah dibuat dan dibacakan JPU pada Selasa lalu (21/12). Contohnya terdakwa Shodikin disebutkan menerima data lembaga TPQ dari 27 kecamatan. Namun, di dalam tabel tertulis 29 kecamatan.


Pinto menambahkan, ada lagi terdakwa disebutkan menerima BOP TPQ tahap tiga dari 177 lembaga, tapi di halaman lainnya disebutkan menerima bantuan dari 117 lembaga. “Padahal terdakwa selaku Ketua Forum Komunikasi Pendidikan TPQ (FKPQ) Bojonegoro tidak tahu menahu pencairan BOP TPQ tahap dua, tiga, dan empat. Terdakwa hanya tahu tahap satu,” tegasnya.


Pinto menilai cara penghitungan kerugian negara tidak jelas. “Di halaman lima sampai enam itu ada 1.025 lembaga masing-masing setor Rp 1 juta, jadi Rp 1,025 miliar. Tapi di halaman enam, tujuh, dan lima belas bantuan tahap satu, dua, dan tiga berjumlah 957 lembaga,” bebernya. 


Pinto menambahkan, ada juga di dalam tabel disebutkan bahwa ada satu lembaga dari Kecamatan Larangan terima BOP pada tahap tiga. “Padahal kita tahu semua, bisa dicek di Google kalau tidak ada Kecamatan Larangan di Bojonegoro,” imbuhnya. 


Karena itu, pihaknya memohon kepada majelis hakim agar dakwaan JPU dinyatakan batal demi hukum. Alasannya, karena isi dakwaan tidak cermat. Juga meminta perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut. “Biar nanti pengadilan yang menguji. Namun harapannya permohonan kami dikabulkan oleh majelis hakim,” ucapnya.


Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Adi Wibowo mengatakan, bahwa tim JPU akan mempelajari materi eksepsi telah dibacakan penasihat hukum terdakwa. Sidang selanjutnya agenda tanggapan JPU atas eksepsi digelar Selasa depan (4/1).


Disinggung terkait perbedaan data antarhalaman di dalam surat dakwaan, Adi enggan berkomentar. “Biar tim JPU pelajari dulu eksepsinya. Selanjutnya menyusun tanggapannya yang mana akan dibacakan di persidangan minggu depan,” pungkasnya.



Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer