
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Shodikin terdakwa dugaan korupsi bantuan operasional pendidikan (BOP) Covid-19 untuk taman pendidikan Alquran (TPQ) mulai diadili kemarin (21/12). Sidang perdana agenda pembacaan dakwaan digelar secara daring di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Tim jaksa penuntut umum (JPU) kejaksaan negeri (kejari) mendakwa Shodikin dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup.
Setelah dakwaan dibacakan tim JPU, Pinto Utomo selaku penasihat hukum (PH) mengajukan eksepsi atau keberatan. Pinto mengatakan, materi eksepsi akan dibacakan Selasa (28/12). Pihaknya bakal menyusun eksepsi dengan garis besar perihal jumlah lembaga TPQ, jumlah kerugian negara, dan tahapan BOP TPQ.
“Menurut kami JPU kurang cermat dalam dakwaan dibacakan. Sehingga kami selaku PH terdakwa perlu menyikapinya. Setidaknya agar majelis hakim tahu sekaligus sebagai pembelaan awal terdakwa,” kata Pinto kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.
Adapun perihal jumlah lembaga TPQ, terdakwa selaku Ketua Forum Komunikasi Pendidikan TPQ (FKPQ) hanya mengelola 937 lembaga. Sedangkan, di dalam dakwaan disebutkan sebanyak 1.052 lembaga. Pinto merasa sangsi terhadap jumlah nilai kerugian negara sebesar Rp 1,007 miliar.
“Lalu, Pak Shodikin ini hanya mengelola BOP tahap satu saja. Sedangkan BOP tahap dua, tiga, dan empat, tidak tahu menahu. Tapi di dalam dakwaan, semua tahap itu diketahui Pak Shodikin. Jadi kami perlu ajukan eksepsi,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Adi Wibowo membenarkan, bahwa PH terdakwa mengajukan eksepsi. Pihaknya akan mengikuti proses persidangan tersebut, karena memang itu merupakan hak terdakwa.
Berdasar penyidikan kejari, terdakwa diduga memotong dana BOP masing-masing lembaga TPQ sebesar Rp 1 juta dari total Rp 10 juta. Dana BOP seharusnya dimanfaatkan untuk operasional, honor guru ngaji, dan pengadaan alat pelindung diri (APD).
Potongan tersebut dalihnya untuk infak. Selanjutnya, hasil audit dan penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, ditemukan total kerugian negara sebesar Rp 1,007 miliar. Namun, selama penyidikan sudah ada pengembalian kerugian negara sebesar Rp 384,8.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




