Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Upaya Cegah Tipikor dan Kawal Pembangunan ZI

K
Upaya Cegah Tipikor dan Kawal Pembangunan ZI
Upaya Cegah Tipikor dan Kawal Pembangunan ZI

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Menjelang berakhirnya 2021, Rahmat Junaidi hampir setahun mengemban tugas di Inspektorat Bojonegoro sebagai Inspektur Pembantu (Irban) Pengawas Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Bagaimana sebenarnya kinerja dari Irban ini? coba Jawa Pos Radar Bojonegoro lakukan diskusi yang disarikan di bawah ini.


Pak Rahmat dalam setahun ini apa yang sudah anda kerjakan bersama tim di Inspektorat?


Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang di dalamnya termasuk peningkatan akuntabilitas (SAKIP). Seharusnya sejalan dengan pencegahan tipikor. Pencegahan diawali pada pengawasan khusus pada penerimaan/seleksi seorang calon ASN baik penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan seleksi awal yang ketat tanpa kolusi dan nepotisme hanya pada profesionalisme. Selanjutnya kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan yang dilaporkan setiap tahunnya. Laporan yang wajib diisi oleh ASN (LHKASN) dan penyelenggara negara (LHKPN) ini merupakan upaya pencegahan dan pengawasan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh ASN. Juga kebijakan yang mengatur mengenai penguatan sistem integritas internal instansi pemerintah. Kebijakan tersebut meliputi pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, penguatan sistem whistle blowing, serta pengelolaan pengaduan masyarakat melalui kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rakyat (SP4N-LAPOR!) yang telah terintegrasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah. Usaha monev dan bimbingan teknis terkait penggunaan Dana di Desa apapun bentuknya termasuk penggunaan aplikasi pengawasan.


Selain intens melaksanakan program Kemenpan, apakah juga dengan lembaga lain?


Selanjutnya yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa MCP atau Monitoring Center for Prevention merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah dengan koordinator di daerah adalah Inspektorat. Juga pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI), adalah survei yang dilakukan terhadap suatu institusi untuk memetakan risiko dan mencegah korupsi di institusi tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi.


Menurut Pak Rahmat, apakah ada kesan tersendiri mengawal pengawasan Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Tipikor ini?


Kesan khusus pertama adalah bahwa kami berhasil memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) di Bojonegoro pada 9 Desember 2021, ini yang pertama kali sepanjang sejarah Hakordia, berupa pembentukan budaya antikorupsi sejak anak Sekolah Dasar berupa lomba menggambar/melukis antikorupsi, luar biasa antusias 33 peserta putra-putri kelas V dan VI SD.


Kesan kedua pada pengendalian tipikor di level unit kerja pelayanan melalui mengawal pembangunan Zona Integritas (ZI). Pembangunan ZI ini mendorong unit kerja untuk melakukan perubahan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan dan menjaga integritas agar masyarakat mendapatkan pelayanan prima yang bebas dari berbagai bentuk gratifikasi dan pungutan liar. Pembangunan ZI ini akan mewujudkan perangkat daerah dengan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sejak Deklarasi komitmen untuk mengimplementasikan ZI  pada 2020, maka di tahun 2021 ini ada dua organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu Dinas Perhubungan dan RSUD Dr R Sosodoro Djatikoeosoemo berhasil meraih zona integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) khusunya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yang penganugrahannya diserahkan oleh Wakil Presiden RI hari ini (20/12). Proses pembangunan yang panjang, sulit, komitmen khusus, dan berbagai penilaian baik oleh tim Menpan maupun KPK, memberikan kesan tersendiri Kinerja ini sudah pasti outcome-nya mencegah korupsi dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bojonegoro tercinta.


Advertisement
Advertisement
Editor : Khorij Zaenal Asrori
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer