
LAMONGAN, Radar Lamongan – Pansus I DPRD Lamongan mulai mengakomodasi masukan dari ormas, perguruan tinggi, LSM, pengembang perumahan, dan sejumlah elemen masyarakat terkait Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
‘’Ke depan rencananya pendapatan bangunan gedung (PGB) menggantikan izin mendirikan bangunan (IMB),’’ tutur Ketua Pansus I, Mahfud Shodiq.
Kesimpulan hasil hearing tahap pertama, lanjut dia, PGB dinilai lebih rumit dibandingkan IMB. Sejumlah pihak menyayangkan hal tersebut. ‘’Tadi juga ada sejumlah masukan terkait kesenjangan waktu mulai Agustus. Ini nantinya akan menjadi perhatian untuk kami,’’ imbuh Mahfud.
Selain itu, menurut Mahfud, sejumlah pihak mengeluhkan belum adanya sosialisasi terkait PBG. Namun, kebijakan tersebut langsung diterapkan. ‘’Nilainya lebih mahal PBG. Ada yang menghitung lebih mahal hingga 200 kali lipat. Tapi ini masih sebatas masukan. Minggu depan masuk ke dalam pembahasan,’’ terang politisi F-PKB tersebut.
Dorong Penyediaan Pemakaman Representatif
DPRD Lamongan mendorong adanya penyediaan pemakaman representatif, terutama bagi developer (pengembang) perumahan di Lamongan. Pansus II DPRD Lamongan yang membahas Raperda Penyelenggaraan Pemakaman mulai melakukan hearing bersama ormas, tokoh masyarakat, LSM, dan sejumlah developer di Lamongan.
‘’Intinya karena dinilai Lamongan perkembangannya pesat, permukiman bertambah padat, perlu ada raperda yang mengatur pemakaman,’’ tutur Ketua Pansus II, M Burhanuddin.
Burhan mengatakan, dalam rapat pansus ini, nantinya lebih dimatangkan terkait aturan-aturan yang mendukung adanya penyediaan pemakaman. Sehingga, perumahan-perumahan baru yang berkembang pesat, mampu mengikuti aturan yang ada.
‘’Nantinya ada beberapa aturan-aturan untuk perumahan, itu nantinya harus disediakan pemakaman yang representatif dari developer,’’ terang Bendahara F-PKB tersebut.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




