Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tersangka Pengemplang Pajak Ditahan

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Tersangka Pengemplang Pajak Ditahan
Tersangka Pengemplang Pajak Ditahan

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II menyerahkan tersangka pengemplang pajak ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro kemarin (17/11). Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kanwil DJH juga serahkan barang bukti kepada jaksa penuntut kejari.
Tersangka perkara tindak pidana perpajakan merupakan pria berinisial ITH. Tersangka 40 tahun itu menjabat sebagai direktur utama (dirut) PT RPM bergerak sektor usaha penyalur solar industri dan transportasi bahan bakar minyak (BBM).
“Kami menerima tersangka dan barang bukti dari penyidik Kanwil DJP Jawa Tmur II dalam perkara tidak pidana perpajakan,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bojonegoro Adi Wibowo.
Adi mengatakan, bahwa modus tersangka menggunakan faktur pajak tidak berdasar transaksi sebenarnya. Serta, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut periode 1 Januari-31 Desember 2018. Sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara Rp 465,4 juta.
Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka serta barang bukti, selanjutnya jaksa penuntut melakukan penahanan terhadap tersangka ITH selama 20 ke depan. Tersangka dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro.
“Kami juga menunjuk jaksa akan menangani kasus tersebut. Di antaranya Marindra, Lyna Primasari, dan M. Arifin,” bebernya.
Tersangka dijerat dakwaan primer pasal 39 A huruf a jo pasal 43 ayat 1 dan dakwaan subsidir pasal 39 ayat 1 huruf d jo pasal 43 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Ancaman hukuman pasal 39 A huruf a pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun. Serta denda minimal dua kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak.
Sedangkan, ancaman hukuman pasal 39 ayat 1 pidana penjara minimal enam bulan dan maksimal enam tahun. Juga denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang tidak atau kurang dibayar. Dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
“Selanjutnya berkas perkara akan dilimpahkan dan disidangkan di PN (Pengadilan Negeri) Bojonegoro,” jelasnya.


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Mitos Kutukan Pendopo Bojonegoro: Tragedi 5 Bupati yang Korupsi Hingga Ditangkap Kempeitai Jepang

Mitos Kutukan Pendopo Bojonegoro: Tragedi 5 Bupati yang Korupsi Hingga Ditangkap Kempeitai Jepang

Benarkah ada kutukan mematikan bagi para Bupati Bojonegoro? Mengulik arsip kolonial Belanda, temukan kisah tragis 5 bupati dari penjara, ditangkap Kempeitai Jepang, hingga diculik pemuda.

Terdampak Efisiensi, Proyek Bendungan Cabean Mundur Dua Tahun

Terdampak Efisiensi, Proyek Bendungan Cabean Mundur Dua Tahun

Pembangunan Bendungan Cabean di Kabupaten Blora diproyeksikan rampung pada 2028, mundur dari target awal Desember 2026. Penyesuaian jadwal tersebut dipicu efisiensi anggaran yang berdampak pada alokasi pembiayaan proyek.

Final Sepak Bola Amal 1939: R.E.N.S Bojonegoro vs Voetbalbond Blora Berakhir Protes Drama Offside

Final Sepak Bola Amal 1939: R.E.N.S Bojonegoro vs Voetbalbond Blora Berakhir Protes Drama Offside

Mengintip sejarah laga sepak bola amal 1939 di Bojonegoro lewat arsip De Locomotief di Delpher.nl. Putri Bupati lakukan kick-off, diwarnai protes gol offside dan penggalangan dana Panti Sukorejo.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer