Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Aji Mumpung, Pungli, dan Korupsi

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Aji Mumpung, Pungli, dan Korupsi
Aji Mumpung, Pungli, dan Korupsi

Tersangka pelaku pemotongan dana bantuan untuk Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) se Bojonegoro resmi ditahan Kejaksaan Negeri setempat. Hitungan sementara, kasus pungutan liar (pungli) terhadap 1.322 TPQ itu merugikan negara Rp 1,007 miliar. (Radar Bojonegoro, 30 Oktober 2021).
Kasus ini mengingatkan kita pada kasus korupsi (gratifikasi) pengadaan Mushaf Al Qur an tahun 2011-2012. Kasusnya sama-sama ada embel-embel kata ‘’Al Qur an’’nya. Bedanya, kerugian negara dalam kasus pengadaan Al Qur an jauh lebih besar, dan melibatkan sejumlah orang penting di pusat sana. Ada anggota DPR-RI, ada pejabat dari kementerian negara. Kerugian negara dalam kasus pengadaan Mushaf Al Qur an ini belasan miliar rupiah. (detiknews, 13 juli 2017).
Kasus pungli terhadap dana bantuan untuk TPQ di Bojonegoro mulai diproses Maret lalu. Bantuan itu untuk meringankan beban TPQ akibat dari pandemi Covid19. Nilai bantuan Rp 10 juta untuk setiap TPQ. Ada 1.322 TPQ penerima bantuan tersebut. Berarti, total dananya Rp 10,322 miliar. Setiap TPQ dipotong Rp 1 juta.
Kasus pungli terhadap batuan TPQ tersebut juga mengingatkan kita pada kasus pungli dana bansos beberapa bulan lalu. Kasusnya sama-sama merupakan dana bantuan di saat pandemi Covid19. Bedanya, tentu, pungli dana di kementerian sosial itu jauh lebih gede daripada di Bojonegoro. Dana bansos di kementerian sosial mencapai Rp 5,9 triliun. Triliun. Bukan miliar. Menurut KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), fee yang diterima mantan menteri sosial Juliari PB mencapai Rp 17 miliar. Dia dihukum 12 tahun penjara.  Wow... (Kompas.com, 23 Agustus 2021).
Jika diangen-angen (dipikir-pikir/diangan-angan), banyak kasus korupsi di negeri ini terjadi karena banyak oknum pejabat bersikap aji mumpung. Mumpung punya posisi. Mumpung punya kesempatan. Mumpung punya kekuasaan/kewenangan untuk mengatur dan merekayasa sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Mereka kreatif. Tetapi, sayangnya, itu kreasi menyimpang dari jalan yang benar.
Kasus pungli bantuan untuk TPQ juga dimungkinkan adanya sikap aji mumpung pada diri oknum tertentu. Mumpung ada dana mengucur dari atas untuk lembaga pendidikan paling bawah. Mumpung ada rezeki nomplok untuk TPQ-TPQ. Pikirnya, pengelola TPQ biasanya mudah diatur oleh orang yang di atas. Apalagi dana itu cuma-cuma dari pemerintah kepada mereka (TPQ). Pengelola TPQ tidak perlu berkeringat untuk bisa mendapatkannya. Ada oknum yang merasa dirinya paling berjasa dapat mengatur segala sesuatunya sehingga dana tersebut cair.
Begitu pula kasus korupsi dana pengadaan mushaf Al Qur an beberapa tahun lalu. Beberapa oknum pejabat bersikap aji mumpung. Mumpung ada dana besar untuk kementerian. Mumpung penentuan pemenang tender dapat dimainkan. Mumpung ada tradisi di negeri ini bahwa pihak yang menang tender proyek, adat dan sopan santunnya, adalah memberikan fee kepada pejabat yang dianggap berperan penting dalam penentuan pemenang tender. Sulit dilacak, tradisi memberikan fee proyek itu sudah membudaya sejak abad keberapa di negeri ini, hehehe....
Kasus korupsi dana bansos di kementerian sosial juga kurang lebih seperti itu. Orang-orang penting di kementerian sosial bersikap aji mumpung. Mumpung ada proyek besar triliunan. Mumpung mreka punya kekuasaan mengatur permainan tender proyek. Maka, mereka tidak ingin peluang emas untuk mengeruk duit negara itu lepas begitu saja. Mereka rumongso kudu iso memanfaatkan secara sungguh-sungguh.
Dalam bahasa Indonesia, aji mumpung diartikan sebagai upaya memanfaatkan kesempatan demi meraih keuntungan pribadi. Atau, memanfaatkan situasi dan kondisi untuk kepentingan diri sendiri selagi memegang jabatan yang memungkinkan adanya peluang untuk hal itu.
Saat masih menjadi presiden, Pak Harto wong Jowo asli memberikan wejangan (nasihat): Ojo gumunan (jangan suka heran), ojo kagetan (jangan suka kaget), ojo dumeh (jangan mentang-mentang). Ojo dumeh itu ada miripnya dengan aji mumpung. Mumpung berkuasa, dumehe punya kewenangan besar, lalu dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan kroni-kroninya secara menyeleweng. Pituture Mbah Harto lagi, sing titi lan nastiti tetep eling lan waspada (tetap hati-hati dan tetap ingat dan waspada).
Wejangan Pak Harto di atas jika dikaitkan dengan situasi saat ini, rasanya juga cocok juga. Bisa saja, ojo gumunan itu bisa diartikan rakyat saat ini ojo gumunan walau melihat banyak oknum pejabat korup. Ojo kagetan, rakyat yo ora oleh kagetan walaupun melihat banyak pejabat yang kekayaannya meningkatkan tajam tidak lama  setelah menjabat. Jare Mbah Harto, ora usah gumunan, orah usah kagetan.
Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bahwa kementerian agama adalah hadiah dari negara untuk NU, mudah-mudahan tidak termasuk sikap aji mumpung. Pernyataan Gus Yaqut itu menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Beberapa tokoh NU struktural pun mengkritik pernyataan tersebut. Meski, juga ada satu dua yang terkesan mendukungnya. Mudah-mudahan Gus Yaqut hanya sedang kepleset lidah saja.
Tetaplah ingat pada wejangan Mbah Harto: sing titi lan nastiti tetep eling lan waspada. Ojo kagetan, ojo dumeh, lan ojo gumunan.
Saya jadi ingat foto Mbah Harto di beberapa bak truk. Ada tulisan: ”Piye le kabare? Enakan jamanku to..?’’, hehehe...

* Mundzar Fahman,
Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.


Advertisement
Advertisement
Editor : M. Yusuf Purwanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Amelia Khalyana Tantri, Puas Kalau Direspon Positif

Amelia Khalyana Tantri, Puas Kalau Direspon Positif

Bagi sebagian orang waktu luang identik dengan beristirahat total. Namun bagi Amelia Khalyana Tantri, waktu kosong tetap harus dimanfaatkan untuk beraktivitas. Aktivitasnya pun harus yang produktif. Yaitu membuat kue. Mulai dari donat, roti

Dua Kecamatan di Bojonegoro Nihil SPPG

Dua Kecamatan di Bojonegoro Nihil SPPG

Dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) belum berdiri merata di seluruh wilayah Bojonegoro. Tercatat ada dua kecamatan yang nihil SPPG, yaitu Kecamatan Margomulyo dan Kedewan. ‘

Ahmad Zaki Febriansyah, Pelari Bojonegoro Juara 2 Jakarta Vertical Run

Ahmad Zaki Febriansyah, Pelari Bojonegoro Juara 2 Jakarta Vertical Run

Ahmad Zaki Febriansyah berhasil meraih podium dalam Jakarta Vertical Run. Dalam even olahraga khusus tersebut, Guru Olahraga SMPN 1 Kasiman tersebut mampu mengungguli para pelari dari 23 negara.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer