Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Izin Usaha Dipermudah, Terkendala Sinkronisasi Regulasi

B
Penulis: Bachtiar Febrianto❯
Izin Usaha Dipermudah, Terkendala Sinkronisasi Regulasi
Izin Usaha Dipermudah, Terkendala Sinkronisasi Regulasi

Radar Bojonegoro - Iklim investasi saat ini dipermudah dengan adanya izin untuk melakukan usaha. Namun, beberapa pengusaha mengeluhkan sinkronisasi perizinan dari tingkat pusat dan implementasinya daerah yang lambat dalam realisasi.


Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bojonegoro Ahmad Sirojul Munir menjelaskan, secara umum iklim investasi masih cenderung membaik. Hanya banyak aturan masih belum sinkron dengan aturan dari pemerintah pusat.


“Salah satunya tentang persetujuan pembangunan gedung dan RDTR (rencana detail tata ruang),” katanya kemarin (26/10). Ahmad mengatakan, izin mendirikan bangunan (IMB) saat ini sudah berubah menjadi persetujuan pembangunan gedung (PBG) tentu butuh landasan peraturan bupati (perbup).


Hingga saat ini belum disahkan. Misalkan, PBG jika disesuaikan dengan aturan pusat yang tidak mengatur retribusi jasa. Hipmi, tutur Ahmad, telah melakukan survei di dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (PMPTSP) terkait pengurusan izin dan investasi.


“Masih banyak aturan dari pusat yang belum bisa diterapkan di lingkup daerah,“ jelasnya. Menurutnya, masalah belum sinkronnya peraturan daerah dengan peraturan pusat karena RDTR masih belum disahkan.


Hal itu berdampak pencairan kredit bank banyak terhambat karena tidak bisa menerbitkan PBG. “Pada dasarnya kredit merupakan fasilitas dari negara untuk menstimulus pergerakan ekonomi,” terangnya.


Selain masalah tersebut, lanjut Ahmad, juga berdampak pada pengurusan sertifikat laik fungsi (SLF). Sebab pasca undang-undang cipta kerja, bangunan yang dahulu menggunakan perizinan IMB perlu mengajukan SLF kepada dinas terkait.


Rahajeng Rahayu, salah satu pengusaha produk olahan asal Desa Tinawun, Kecamatan Malo mengaku perizinan saat ini dipermudah. Pihaknya mengaku diberikan fasilitas kemudahan mendaftar di kecamatan. Saat ini ia sudah mengajukan dua izin produk olahannya.


“Sudah saya masukkan dengan bantuan dinas melalui sistem OSS (one single submission),” terangnya. Sementara itu, Kepala Dinas PMPTSP Yusnita Liasari belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. Pesan singkat yang dikirim juga belum dibalas. (luk)


Advertisement
Advertisement
Editor : Bachtiar Febrianto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer