Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Usulan Perda Tentang Pesantren Masih Opsi

B
Penulis: Bachtiar Febrianto❯
Usulan Perda Tentang Pesantren Masih Opsi
Usulan Perda Tentang Pesantren Masih Opsi

Radar Bojonegoro - Pengelolaan pesantren di daerah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendidikan. Namun, jika dirasa kurang mencakup, DPRD Bojonegoro akan mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pesantren.


Dan DPRD segera diajukan dalam program pembentukan peraturan daerah (propem perda). Namun, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro menyarankan perda khusus pesantren.


Semangat membahas regulasi pesantren ini setelah turun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pesantren. Ketua DPRD Bojonegoro Imam Sholikin menjelaskan, pengelolaan pesantren sudah masuk dalam Perda Pendidikan.


Sehingga, jika membentuk perda baru yang dikhususkan untuk mengelola pesantren menunggu kekurangan belum diakomodir di dalam Perda Pendidikan. “Jika dirasa kurang, kami akan lanjutkan dengan perda khusus pesantren,” ujarnya saat di konfirmasi Minggu (24/10).


Menurut Imam, hak pesantren sudah diatur dalam Perda Pendidikan, merupakan implementasi dari undang-undang pesantren. Di dalamnya mengatur kewajiban pemerintah daerah, salah satunya wajib menjamin tersedianya dana dan sumber daya lain.


Sementara Itu, Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kemanag Bojonegoro Zaenal Arifin mengatakan, Perda Pesantren dibutuhkan sebagai bentuk implementasi Perpres Pesantren Nomor 82 Tahun 2021.


Meskipun pesantren sudah masuk dalam perda pendidikan, perlu diatur secara spesifik. “Sebab, perda pendidikan lebih banyak pada aspek madrasah diniyah dan TPQ, belum secara spesifik membahas pesantren” tuturnya.


Zaenal menerangkan, pengaturan secara spesifik diperlukan untuk mengakomodir kepentingan pesantren di Bojonegoro. Undang-undang pesantren bukan sekadar pendidikan di dalamnya ada dakwah dan pemberdayaan.


“Sehingga lebih luas, tidak hanya pada aspek pendidikan baik swasta maupun negeri,” ungkapnya. Zaenal menegaskan, jika DPRD dan pemerintah daerah ingin membentuk perda pesantren tersendiri, siap membantu dan mengawal hingga terealisasi. Tentu untuk kesejahteraan dan kemajuan pesantren. (luk)


Advertisement
Advertisement
Editor : Bachtiar Febrianto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer