
Radar Lamongan – Kusbandi, kepala Desa (Kades) Karangwedoro, Kecamatan Turi, divonis tiga bulan penjara pada sidang secara terbuka dan virtual kemarin (20/9). Dia dinyatakan terbukti pada perkara perzinaan dengan Ratnawati, 30, perempuan yang masih memiliki suami sah secara hukum.
Majelis hakim yang terdiri atas Raden Ari Muladi, Rais M. Syakroni, dan Jantiani Longli Naetasi menjatuhkan putusan pidana penjara yang sama kepada Ratnawati. Putusan bagi keduanya tersebut lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang sebelumnya, empat bulan penjara.
‘’Terdakwa Kusbandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbuatan zina,’’ ucap hakim. Dalam amar putusannya, majelis hakim memertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Kusbandi.
Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta sebagai kades tidak memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa telah mengakui perbuatannya.
Usai mendengar putusan yang dibacakan, Kusbandi menyatakan menerima putusan tersebut. ‘’Menerima Yang Mulia,’’ kata kades berusia 40 tahun itu. Menurut majelis hakim, perbuatan yang dilakukan Kusbandi telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan.
Yakni, pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf A KUHP. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, perzinaan antara Kusbandi dan Ratnawati berlangsung April hingga Juni. Kedua terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri lebih dari 15 kali.
Suami Ratnawati, Abdul Ghofar, melaporkan perbuatan keduanya. Polisi menangkap Kusbandi dan Ratnawati pada 4 Juni, namun tidak dilakukan penahanan. JPU melakukan penahanan terhadap keduanya di Lapas Lamongan sejak 23 Agustus.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lamongan belum mengonfirmasi terkait status Kusbandi sebagai kades diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap.
Sebelumnya, Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Lamongan, Isma’un, menjelaskan, pemberhentian tetap dilakukan bila putusan perkara Kusbandi dinyatakan inkracht. ‘’Kalau yang bersangkutan dinyatakan sebagai terdakwa dengan ancaman hukuman paling singkat lima tahun, yang bersangkutan harus diberhentikan sementara.
Nanti kalau (putusan) sudah inkracht dan final, dia terbukti bersalah, maka harus diberhentikan tetap,’’ jelasnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan Minggu (19/9)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




