Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bolos 10 Hari, PNS Bisa Dipecat

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Bolos 10 Hari, PNS Bisa Dipecat
Bolos 10 Hari, PNS Bisa Dipecat

Radar Bojonegoro – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) memperketat sanksi bagi PNS bolos, atau tidak masuk kerja tanpa alasan sah.


Sanksinya ringan, sedang, hingga berat. Di pasal 11 ayat 2 huruf (d) berbunyi pemberhentian PNS apabila selama 38 hari dalam setahun, atau 10 hari berturut-turut tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, bisa dipecat.


Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, dan In formasi Aparatur Badan Ke pe gawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro Joko Tri Cahyono menerangkan, PP Nomor 94 Tahun 2021 meng gantikan PP Nomor 53 Tahun 2010. Salah satu perbedaannya, di PP baru itu terkait sanksi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah.


Sebelumnya, pada pasal 10 ayat 9 huruf (d) PP Nomor 53 Tahun 2010 berbunyi pemberhentian PNS apabila selama 46 hari kerja atau lebih dalam setahun tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Sedangkan di PP baru tepatnya pasal 11 ayat 2 huruf d berbunyi pemberhentian PNS apabila selama 38 hari dalam setahun atau 10 hari berturut-turut tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.


“Perbedaan PP lama dan baru yang mencolok terkait aturan sanksi bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah,” ujarnya.


Joko menjelaskan, penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 itu pun masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) berupa Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Karena setiap aturan tersebut nantinya dalam proses pelaksanaannya tentu akan ada mekanismenya.


“Selanjutnya untuk implementasi PP baru itu kami masih menunggu juknis dan juklak dari BKN,” ucapnya.


Dia menambahkan, di ketentuan penutup menyebutkan PP Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian PP Nomor 53 Tahun 2010 sepanjang tidak mengatur jenis hukuman disiplin sedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus lalu. Aturan anyar itu dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 ayat 4 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Amelia Khalyana Tantri, Puas Kalau Direspon Positif

Amelia Khalyana Tantri, Puas Kalau Direspon Positif

Bagi sebagian orang waktu luang identik dengan beristirahat total. Namun bagi Amelia Khalyana Tantri, waktu kosong tetap harus dimanfaatkan untuk beraktivitas. Aktivitasnya pun harus yang produktif. Yaitu membuat kue. Mulai dari donat, roti

Dua Kecamatan di Bojonegoro Nihil SPPG

Dua Kecamatan di Bojonegoro Nihil SPPG

Dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) belum berdiri merata di seluruh wilayah Bojonegoro. Tercatat ada dua kecamatan yang nihil SPPG, yaitu Kecamatan Margomulyo dan Kedewan. ‘

Ahmad Zaki Febriansyah, Pelari Bojonegoro Juara 2 Jakarta Vertical Run

Ahmad Zaki Febriansyah, Pelari Bojonegoro Juara 2 Jakarta Vertical Run

Ahmad Zaki Febriansyah berhasil meraih podium dalam Jakarta Vertical Run. Dalam even olahraga khusus tersebut, Guru Olahraga SMPN 1 Kasiman tersebut mampu mengungguli para pelari dari 23 negara.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer