Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terdakwa Dugaan Korupsi Proyek Jalan Taji-Bakalan Divonis 2 Tahun

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Terdakwa Dugaan Korupsi Proyek Jalan Taji-Bakalan Divonis 2 Tahun
Terdakwa Dugaan Korupsi Proyek Jalan Taji-Bakalan Divonis 2 Tahun

Radar Bojonegoro - Tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro memastikan banding atas putusan terhadap Bambang Sigit Minggarjono yang divonis pidana penjara dua tahun.


Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan tim JPU. Bambang merupakan terdakwa dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Taji-Bakalan, Kecamatan Tambakrejo 2019. “Tuntutan JPU ialah pidana penjara lima tahun enam bulan. Sedangkan putusan majelis hakim pidana penjara dua tahun,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Adi Wibowo kemarin (13/9).


Adi menjelaskan, ada perbedaan pembuktian pasal antara JPU dan majelis hakim terhadap terdakwa Bambang Sigit. JPU menuntut menggunakan pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Sedangkan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor membuktikan terdakwa bersalah melanggar pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. “Karena itu, Jumat lalu (10/9), JPU menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur melalui PN Tipikor Surabaya,” jelasnya.


Majelis hakim PN Tipikor Surabaya juga menghukum terdakwa pidana denda Rp 50 juta subsider pidana kurungan dua bulan. Juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 360 juta subsider pidana penjara satu tahun.


Saat, tim JPU menyusun berkas memori banding. Adi belum bisa memperkirakan memori banding bakal rampung kapan, tapi pada intinya akan diselesaikan secepatnya. “Intinya nanti banding kami seputar penerapan pasal berbeda serta hukuman terhadap terdakwa di bawah dua per tiga tuntutan JPU,” tegasnya.


Perlu diketahui, modus terdakwa selaku Direktur Utama CV Bhadra Raya asal Sidoarjo itu ialah memalsukan dokumen mutual check 100 persen (MC-100) yang dikeluarkan oleh Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. Sehingga seolah-olah pekerjaan proyek yang digarapnya tersebut telah rampung 100 persen.


Kenyataannya berdasar audit investigasi oleh Badan Pengelola Keuangan (BPK) ditemukan adanya lebih bayar tidak sesuai spesifikasi. Berdasar audit investigasi, temuan kerugian negara sebanyak Rp 509 juta. Namun, sebelumnya terdakwa sudah membayar pengembalian uang kerugian negara Rp 140 juta, sehingga masih kurang membayar sebesar Rp 360 juta tersebut.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer