Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ADD Dipangkas Rp 6,2 Miliar, Perades Siap Siap Turun Gaji

I
Penulis: Indra Gunawan❯
ADD Dipangkas Rp 6,2 Miliar, Perades Siap Siap Turun Gaji
ADD Dipangkas Rp 6,2 Miliar, Perades Siap Siap Turun Gaji

Radar Bojonegoro - Gaji dan tunjangan kepala desa serta aparaturnya dipastikan bakal berkurang. Sebab, pagu Anggaran Dana Desa (ADD) Kabupaten Bojonegoro dipangkas Rp 6,2 miliar. Dari Rp 214 miliar menjadi Rp 208 miliar.


Sesuai surat dari Sekretaris Daerah Nomor 900/1990/412.304/2021 tentang Perubahan Prognosa Ketetapan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD), dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) 2021 menyebutkan, ADD mengalami penurunan. Dari Rp 214 miliar menjadi Rp 208 miliar, berkurang sekitar Rp 6,2 miliar.


Sedangkan dari BHPD ada kenaikan, semula Rp 9,9 miliar menjadi Rp 11,2 miliar, kenaikannya Rp 1,2 miliar. Sedangkan BHRD dari Rp 4 miliar menjadi Rp 3,2 miliar, berkurang Rp 744 juta.


Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bojonegoro Machmuddin mengatakan, telah menerima surat dari Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro tentang pengurangan ADD yang akan disalurkan kepada setiap desa. Namun, belum mengetahui alasan berkurangnya nominal pagu ADD.


“Kami hanya menya lurkan, untuk rincian besaran masingmasing merupakan kebijakan bapenda (badan pendapatan daerah),” ujarnya kemarin (10/8).


Machmuddin menjelaskan, kebijakan pengurangan bukan kewenangan DPMD, surat tersebut telah diproses dan akan ditindaklanjuti untuk pencairan ADD tahap dua segera cair bulan ini. “Masih kami proses untuk pencairannya,” tuturnya.


Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro Rohmad Gozhali Dwiyanto mengungkapkan, kepala desa yang lainnya belum mengetahui terkait berkurangnya pagu ADD yang akan diterima 419 desa. Akan mematuhi kebijakan yang telah diambil terkait pengurangan tersebut. “Percaya kepada pemerintah yang mengelola uang, karena untuk kebaikan bersama,” katanya terpisah.


Menurut Gozhali, pagu ADD yang turun tersebut tentu akan berdampak pada pengurangan ADD yang diterima desa untuk gaji dan operasional desa yang lainnya. Sebelumnya juga pernah ada penurunan, namun tidak sampai sebesar 6,2 miliar. “Sepertinya ADD tahap dua akan dicairkan akhir Agustus ini,” ungkapnya.


Kepala Desa/Kecamatan Kasiman itu menambahkan, di sektor pembayaran pajak SPPT seperti pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), desa juga sudah berusaha untuk memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah.


Kepala Desa Plesungan, Kecamatan Kapas Moch Choiri menam bahkan, turunnya pagu ADD berdampak di desanya, karena ADD hanya untuk peng hasilan tetap (siltap) dan tunjangan kades, perangkat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan untuk honor RT sudah dianggarkan melalui pendapatan asli desa (PAD).


“Kalau dikurangi ya berarti gaji perangkat turun,” tegasnya. Choiri mengaku, tahun lalu perangkat dan BPD Plesungan hanya terima siltap sampai Oktober. Namun, ada juga desa yang kemung kinan tidak merasakan dampak tersebut. (luk)


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer