
Radar Bojonegoro - Pendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang tidak memenuhi syarat bertambah banyak. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro mencatat ada 2.186 pendaftar yang gagal sebelum ikut seleksi.
Mereka gagal jadi peserta karena tidak memenuhi persyaratan adminsitrasi. ‘’Administrasi mereka tidak lengkap. Mereka dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat),’’ kata Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Aparatur BKPP Bojonegoro Joko Tri Cahyono kemarin (2/8).
Temuan saat verifikasi, tutur Joko, administrasi yang tidak dipenuhi ada beragam. Mulai ijazah, indeks prestasi kumulatif (IPK), hingga materai. Semua itu membuat ribuan pendaftar tidak berhasil lolos. Namun, para peserta yang tidak lolos itu masih diberikan kesempatan. Mereka bisa menyanggah keputusan panitia seleksi di BKPP.
Jika sanggahan itu benar, panitia bisa menganulirnya. Begitu pun sebaliknya. ‘’Masa sanggah berlangsung tiga hari, tanggal 4 sampai 6 Agustus,’’ jelasnya.
Total pendaftar tahun ini cukup banyak dibanding seleksi sebelumnya. Yakni, mencapai 6.159 orang. Namun, yang lolos adminstrasi hanya 3.973 orang. Sisanya, sebanyak 2.186 orang tidak lolos.
‘’Mereka yang lolos adminstrasi tahapan selanjutnya adalah menunggu SKD (seleksi kompetensi dasar),’’ jelasnya. Pelaksanaan SKD akan dilakukan di Bojonegoro. Yakni di Gedung Olahraga (Gor) Dabonsia Bojonegoro.
Tidak hanya peserta seleksi dari Bojonegoro, BKPP Lamongan dan Tuban juga akan melaksanakan seleksi di Bojonegoro. ‘’Lamongan dan Tuban seleksi di sini,’’ jelasnya.
Peserta dari daerah lain bisa melaksanakan seleksi di daerah terdekatnya. Misalnya, dari wilayah Jawa Tengah bisa melaksanakan seleksi di Semarang. Jika lebih dekat ke Semarang. Namun, formasinya tetap ikut Bojonegoro.
Tahun ini anggaran seleksi CPNS mencapai Rp 950 juta. Anggaran itu akan digunakan sewa listrik, komputer, hingga honor panitia. Tahun ini formasi diterima Bojonegoro adalah 704. Terdiri atas 346 CPNS. Terdiri atas 235 tenaga kesehatan dan 111 tenaga teknis. Serta, ada 358 pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK). Terdiri atas 351 guru dan 7 orang dokter spesialis.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




