Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Tanyakan Penyerapan CSR Perusahaan Migas

I
Penulis: Indra Gunawan❯
DPRD Tanyakan Penyerapan CSR Perusahaan Migas
DPRD Tanyakan Penyerapan CSR Perusahaan Migas

Radar Bojonegoro - Di tengah upaya percepatan penanganan Covid-19, anggota DPRD Bojonegoro mengundang SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama (K3S), dan Bank Jatim kemarin (2/8). DPRD ingin mengetahui peran dan kontribusinya dalam penanganan Covid-19. Mengingat setiap perusahaan per tahun ada kewajiban menyalurkan CSR (corporate social responsibility).


Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi mengungkapkan, bahwa penyerapan tenaga lokal sektor migas harus senantiasa optimal. Juga perlu diperhatikan ialah para pengusaha di ring satu, misalnya pengusaha katering. Karena dengan adanya penerapan work from home (WFH), tentunya karyawan berada di kantor berkurang. Sehingga berimbas pada pengurangan jumlah pesanan makanan.


“Jadi, kami ingin SKK Migas dan K3S tetap memperhatikan mereka terdampak pendapatannya akibat pandemi Covid-19. Mungkin bisa diambil dari dana CSR atau dalam bentuk program kerja,” ujarnya kemarin.


Wakil Ketua Komisi B DPRD Sigit Kusharyanto pun menambahkan, bahwa butuh percepatan penanganan secara masif melibatkan semua organ dan stakeholder. Sehingga pandemi Covid-19 bisa teratasi dengan cepat dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya.


Sukur Priyanto selaku pimpinan rapat menyampaikan, bahwa DPRD akan terus mengawal penyerapan dana CSR dari perusahaan-perusahaan tersebut. Karena upaya percepatan penanganan Covid-19 tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja. Tetapi juga perlu melibatkan unsur dunia usaha. Sehingga, dari rapat tersebut telah diketahui, bahwa kontribusi atau sumbangsih bagi masyarakat sudah berjalan.


“Kami mengapresiasi kontribusi dari SKK Migas maupun K3S. Tetapi kami masih menunggu data atau dokumen secara detail terkait alokasi dana CSR untuk bantuan apa saja diberikan kepada masyarakat,’’ jelasnya.


‘’Sehingga fungsi kontrol dan pengawasan DPRD bisa berjalan dan bisa memberikan informasi kepada publik,” tutur Wakil Ketua DPRD Bojonegoro itu.


Adapun berdasar pemaparan dari K3S, diketahui jumlah dana CSR 2021 sebanyak Rp 23,6 miliar. Rinciannya, Rp 13 miliar dari ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), Rp 3,1 miliar dari Pertamina EP Asset 4, dan Rp 7,5 miliar dari Pertamina EP Cepu (PEP-C).


Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (SKK Migas Jabanusa) Nurwahidi mengungkapkan, bahwa saransaran dari anggota DPRD akan ditampung.


Nantinya, SKK Migas bersama K3S akan senantiasa koordinasi dengan Bupati Bojonegoro dan juga badan perencanaan dan pembangunan daerah (bappeda) agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran.


“Prinsipnya, kami siap improvisasi agar bantuan-bantuan bersumber dari dana CSR atau PPM (program pemberdayaan masyarakat) lebih mengena dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya ditemui di gedung DPRD kemarin.


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jalan Rusak Jadi Keluhan Warga, Sukur Siap Kawal hingga Tingkat Provinsi

Jalan Rusak Jadi Keluhan Warga, Sukur Siap Kawal hingga Tingkat Provinsi

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang memerlukan perhatian pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi jalan rusak di wilayah Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu. Ruas jalan di sekitar

RSUD Temayang Ditarget Beroperasi Awal 2027, Suprapto Serap Aspirasi Warga

RSUD Temayang Ditarget Beroperasi Awal 2027, Suprapto Serap Aspirasi Warga

Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Fraksi Partai Gerindra, Suprapto, optimistis rumah sakit tersebut mulai beroperasi awal 2027. Hal itu disampaikan saat menggelar reses masa sidang III di Desa Papringan, Kecamatan Temayang, Kamis (19/11).

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Rapat Pansus Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa kemarin memutuskan beberapa klausul, selain syarat calon kades dari luar desa, juga masa verifikasi berkas cakades ada pengaduan/masukan dari masyarakat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer