
Radar Bojonegoro - Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bojonegoro berusaha mencari titik temu agar bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak pandemi bisa tersalurkan.
Banggar DPRD menilai sudah banyak sekali masyarakat terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Kalau perlu dicarikan celah penyerapan anggaran agar lebih maksimal. Rapat anggaran di ruang paripurna DPRD kemarin (28/7) itu akan berlanjut hari ini. Rapat membahas perihal realokasi dan refocusing anggaran penanganan Covid-19.
Diketahui, total anggaran refocusing Covid-19 sebesar Rp 156,6 miliar dan baru terserap Rp 36,6 miliar. Ketua Banggar DPRD Bojonegoro Imam Sholikin menjelaskan, bahwa penyerapan anggaran refocusing sebesar Rp 36,6 miliar masih kurang optimal. Pihaknya terus menekan pemkab mengoptimalkan anggaran. Karena sudah banyak sekali masyarakat terdampak PPKM darurat.
Dia mengusulkan, kalau perlu dicarikan celah untuk penyerapan anggaran agar lebih maksimal. “Salah satunya cara bisa mengoptimalkan penyerapan dana belanja tidak terduga (BTT). Karena kondisinya sudah hampir sebulan masyarakat terdampak PPKM darurat. Kami khawatir warga tak lekas tertolong akibat birokrasi,” tegasnya.
Rapat tersebut juga akan dilanjutkan hari ini. Karena banggar ingin menguliti sampai tuntas terkait anggaran refocusing Covid-19. Sebab, ada banyak keluhan dan pertanyaan dari masyarakat yang belum terjawab. Wakil Ketua Banggar DPRD Sukur Priyanto menambahkan, pemkab harus cepat dan tepat penanganan Covid-19 selama PPKM darurat. Apalagi penyerapan anggaran Rp 36,6 miliar itu belum menyentuh terkait penyaluran bansos.
Kalau memang masih berkutat pada administrasi dan regulasi, bansos tak kunjung turun ke masyarakat. Jadi memang sasaran berhak segera mendapat bantuan utamanya mereka yang terpapar Covid-19. Pengobatannya harus maksimal. Kemudian, mereka yang isolasi mandiri (isoman) di rumahnya masing-masing juga wajib dipantau.
“Kalau perlu pemkab itu minta legal opini ke polres atau kejaksaan apabila terhambat dan terkendala aturan terkait pencairan anggaran. Kami ingin pemkab lebih proaktif,” ucapnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, pihaknya masih terus mengupayakan bansos daerah bisa segera turun ke masyarakat. Terkait celah anggaran bisa segera dicairkan yakni dana BTT. Namun, pencairannya ada batas waktunya, yaitu hingga berakhirnya PPKM darurat pada 2 Agustus.
“Besaran dana BTT yang bisa dipakai sekitar Rp 15 miliar dari total Rp 38 miliar. Karena dana BTT memang dipakai untuk santunan kematian dan santunan bencana yang tidak direncanakan,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah memaparkan, bahwa ada empat sumber dana yang realokasi dan refocusing untuk percepatan penanangan Covid-19. Rinciannya, dana APBD sebesar Rp 77 miliar, dana alokasi umum (DAU) dan atau dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 69,6 miliar, dana insentif daerah (DID) sebesar Rp 8,2 miliar, dan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) sebesar Rp 809 juta.
“Alokasi anggaran refocusing itu untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, dukungan vaksinasi, dukungan kelurahan dalam penananganan Covid-19, dan insentif tenaga kesehatan,” jelasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




