Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dinsos Bojonegoro Tunda Pencairan Bansos Covid

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Dinsos Bojonegoro Tunda Pencairan Bansos Covid
Dinsos Bojonegoro Tunda Pencairan Bansos Covid

Radar Bojonegoro - Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sudah berlangsung selama dua pekan. Sayangnya, hingga kini bantuan sosial (bansos) belum dikucurkan. Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro beralasan pembagian bansos bisa menimbulkan kerumunan.


Sehingga, pencairannya ditunda hingga PPKM berakhir. Namun, kebijakan dinsos ini justru mendapat sorotan dari sekretaris Komisi C DPRD setempat. Komisi C berharap bansos segera disalurkan karena banyak warga terdampak pandemi.


Kepala Dinsos Bojonegoro M. Arwan mengatakan, pembagian bansos bisa menimbulkan kerumunan. Sehingga rawan menimbulkan penularan Covid-19. Karena itu, pihaknya memutuskan untuk menunda pembagian bansos.


‘’Kami tunda dulu. Setidaknya sampai PPKM darurat ini selesai. Pembagiannya bisa menimbulkan kerumunan,’’ kata mantan Camat Kedungadem itu.


PPKM darurat akan berlangsung hingga 20 Juli mendatang. Sehingga, penerapannya hanya sisa beberapa hari lagi. Setelah itu, bansos akan dibagikan. Jumlah penerima bansos ada ratusan ribu. Terdiri atas bantuan pangan nontunai (BPNT) sebanyak 94.612 orang. Program keluarga harapan (PKH) sebanyak 60.431 orang, dan bantuan sosial tunai (BST) sebanyak 40.000 orang.


Semuanya adalah bansos dari pemerintah pusat. Menurut Arwan, jika PPKM darurat diperpanjang, tentu pihaknya akan menyiapkan strategi lain untuk menya lurkannya. Saat ini belum dite mukan strategi pas untuk menyalurkannya.


Setidaknya, Kementerian Sosial (Kemensos) menyarankan agar bansos dibagikan langsung ke rumah warga. Namun, dengan jumlah penerima sebanyak itu, sulit bagi dinsos melaksanakannya. Sebab, jumlah tenaga yang tersedia tidak banyak. ‘’Waktunya akan sangat lama sekali. Kapan selesainya,’’ ujarnya.


Pihaknya tidak bisa menambah jumlah personel. Tentu berkaitan dengan anggaran. Saat ini tidak memungkinkan untuk merekrut tenaga tambahan. ‘’Jika memaksa menambah, anggarannya diambilkan darimana?,’’ tuturnya.


Bansos yang akan dibagikan berasal dari pemerintah pusat. Sedangkan, bansos bersumber dari APBD Bojonegoro belum ada yang akan dicairkan. Saat ini sebagian programnya masih diusulkan lagi di Perubahan-APBD.


Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mendesak dinsos agar secepatnya mencairkan bansos-bansos itu. Sebab, masa PPKM darurat inilah bansos-bansos itu dibutuhkan masyarakat terdampak pandemi. Itu karena banyak kegiatan masyarakat yang dibatasi.


‘’Seharusnya saat ini harus dicairkan. Sehingga, bisa sangat bermanfaat,’’ jelasnya. Masyarakat-masyarakat yang rentan miskin harus diberikan bantuan. Sebab, PPKM ini membuat mereka tidak bisa leluasa menjalankan usahanya.


Karena itu, pemerintah harus memberikan soluasi kepada warga terdampak pandemi ini. ‘’Solusinya ya diberikan bansos itu. Di situlah pemerintah hadir membantu warganya,’’ tegasnya. 


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer