Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Instansi Pelayanan Tetap Buka, Pusat Perbelanjaan Dibatasi

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Instansi Pelayanan Tetap Buka, Pusat Perbelanjaan Dibatasi
Instansi Pelayanan Tetap Buka, Pusat Perbelanjaan Dibatasi

Radar Bojonegoro - Kabar warga terpapar Covid-19 dan orang meninggal dunia mendadak, kerap bersilewaran. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, diharapkan bisa menekan warga terpapar dan pandemi segera berakhir.


Selama penerapan kebijakan di Jawa dan Bali hingga 20 Juli, sejumlah kantor harus melaksanakan kerja dari rumah atau work from home (WFH). Namun, tidak semua instansi pemerintah akan WFH. Sebagian, masih ada yang masih melaksanakan pelayanan total.


‘’Yang masih kerja kantor penuh adalah intansi dengan pelayanan urgen seperti rumah sakit dan dinas kesehatan (dinkes),’’ ujar Sekretaris BKPP Bojonegoro Aan Syahbana kemarin (4/7).


Menurut Aan, rumah sakit dan dians kesehatan (dinkes) tidak bisa WFH. Sebab, pada masa pandemi ini instansi itu dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan intansi lainnya dinilai berdasarkan urgensinya. Dinas yang tidak begitu urgen dengan pelayanan bisa WFH total. Semua pegawainya melaksanakan kerja dari rumah.


‘’Yang tidak melakukan layanan publik WFH total. Di antaranya bagian-bagian dan sejumlah OPD lain,’’ tegasnya. Aan menjelaskan, sedangkan dinas yang masih WFH separo atau 50 persen adalah yang berhubungan dengan pelayanan.


Seperti dinas pendidikan dan dinas pelaksana kontruksi. Seperti dinas perumaham kawasan pemukiman, dan cipta karya; dinas pekerjaan umum bina marga dan penataan ruang; dan dinas pekerjaan umum sumber daya air.


‘’Itu dilakukan agar pelayanan publik tidak lumpuh total saat penerapan PPKM darurat. Sebab, masyarakat masih membutuhkan sejumlah layanan itu,’’ jelasnya.


Sebelumnya, Kabag Prototokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Bojonegoro Triguno Sudjono Priyo mengatakan, selama PPKM darurat semua sektor akan dibatasi. Tidak hanya perkantoran pemerintah, tapi juga sektor swasta. Seperti restoran, rumah makan, dan tempat-tempat umum.


Petugas dari tim Gugus Tugas Kabupaten Bojonegoro juga akan terus melakukan operasi yustisi lebih intens. Seperti di mall, alun-alun, hingga stadion. Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri menuturkan, untuk menekan angka penularan Covid-19, pemkab memang harus menerapkan PPKM darurat. Sehingga, kondisi bisa lebih terkendali.


Namun, pada masa PPKM darurat ini kinerja OPD tetap harus berjalan. Meskipun mereka melakukan WFH. ‘’Sehingga, kinerja tahun ini masih tetap bagus,’’ katanya terpisah.


Lasuri berharap, banyaknya intansi yang melaksanakan WFH tidak membuat kinerja serapan anggaran terganggu. Sejauh ini serapan anggaran masih belum maksimal. ‘’OPD harus lebih meningkatkan kinerja meskipun WFH,’’ jelasnya. 


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer