Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Masih Pandemi, Usulan Banpol Naik Perlu Dikaji

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Masih Pandemi, Usulan Banpol Naik Perlu Dikaji
Masih Pandemi, Usulan Banpol Naik Perlu Dikaji

Radar Bojonegoro - Keinginan sejumlah partai politik (parpol) yang mengusulkan kenaikan dana bantuan parpol (banpol) perlu dikaji. Alasannya, momentumnya tidak tepat karena masyarakat masih menghadapi pandemi Covid-19.


Usulan parpol itu saat ini masih proses penggodokan tim anggaran. Berdasar usulan parpol, besaran banpol menjadi Rp 3.000 hingga Rp 5.000 per suara sah. Sementara banpol saat ini, yakni Rp 1.500 per suara sah.


Staf Advokasi Anggaran Forum Indonesia Untuk Transparansi Angg aran (Fitra) Jawa Timur Miftahul Huda menilai usulan kenaikan banpol saat ini kurang tepat momentumnya. Perlu adanya keprihatinan dari para parpol di tengah pandemi Covid-19.


Meskipun usulannya itu untuk dana banpol tahun depan, tetapi belum bisa dipastikan Covid-19 pada 2022 sudah terkendali dengan baik. Apalagi melihat kondisi sekarang, kasus Covid-19 terus melonjak dan banyak sekali tenaga kesehatan (nakes) meninggal dunia.


“Pandemi Covid-19 ini harus menjadi keprihatinan serta perhatian kita semua. Kondisi Covid-19 bisa terkendali sampai kapan, kita semua juga belum tahu,” ujarnya.


Miftah masih mempertanyakan dasar utama serta urgensi dinaikkannya dana banpol tahun depan. Apalagi dana banpol dibebankan pada APBD Bojonegoro. Kemudian, akuntabilitas serta tranparansi penggunaan dana banpol juga harus benar-benar diawasi.


Karena dana banpol bukan hanya untuk operasional parpol, tetapi juga pendidikan politik bagi masyarakat. “Masalah yang urgen saat ini ialah sekian banyak nyawa melayang akibat Covid-19, rumah sakit penuh, oksigen terbatas, dan sebagainya. Bukan malah semata-mata membahas pembagian kue APBD,” katanya.


Inspektur Bojonegoro Teguh Prihandono menerangkan, terkait rencana kenaikan dana banpol memang digulirkan oleh Kemendagri sejak tahun lalu. Jadi, pemerintah kabupaten/ kota tinggal menyesuaikan kemam puan APBD-nya.


Adapun terkait pengawasan penggunaan dana banpol itu merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Nanti yang mengawasi serta mengaudit itu BPK. Bukan tupoksi Inspektorat Bojonegoro,” tambahnya.


Perlu diketahui, besaran nominal dana banpol senilai Rp 1.500 per suara sah. Tiap partai politik (parpol) pun telah mengusulkan kenaikannya sekitar Rp 3.000 hingga Rp 5.000 per suara sah.


Lalu dana banpol tahun ini sebesar Rp 1,1 miliar dari total 784.202 suara sah. Sesuai rencana, banpol mulai cair kemarin. Kepala Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Bakesbangpol) Bojonegoro Mahmudi memastikan, banpol beberapa partai sudah cair kemarin. Partai lainnya masih antre.


Tahun ini, rincian dana banpol tertinggi yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) senilai Rp 207,2 juta, Partai Golkar Rp 141,2 juta, Partai Demokrat Rp 140,2 juta.


Selanjutnya, PDI-P Rp 124,9 juta, Partai Gerindra Rp 117,1 juta, PPP Rp 81 juta, Partai Nasdem Rp 78,4 juta, Partai Amanat Nasional (PAN) Rp 64,3 juta, dan PKS Rp 58,1 juta. PKPI Rp 61,6 juta, Perindo Rp 44,9 juta, Hanura Rp 41,4 juta, dan Partai Garuda Rp 15,4 juta.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer