Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pertanyakan Kejelasan Kontrak PPPK

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Pertanyakan Kejelasan Kontrak PPPK
Pertanyakan Kejelasan Kontrak PPPK

Radar Bojonegoro - Perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) resmi dibuka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.


Kuotanya 704 formasi, dengan pembagian CPNS 354 formasi, sedangkan PPPK 358 formasi. Namun, para guru butuh kejelasan perpanjangan kontrak setelah habis lima tahun.


Abdul Malik salah satu guru tidak tetap (GTT) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Bojonegoro mengatakan, butuh kejelasan terkait sistem perekrutan PPPK di Kabupaten Bojonegoro.


Formasi guru hanya boleh daftar dalam formasi PPPK. Sedangkan jika lolos CPNS dirasa lebih menguntungkan, karena mendapat tunjangan pensiun. “Info yang saya dapat kalau PPPK tidak dapat uang pensiun,” katanya kemarin.


Menurut Abdul Malik, para guru masih was-was jika nanti lolos PPPK, setelah itu kontraknya habis akan diperpanjang atau dihentikan sesuai kebutuhan. Jika anggaran tidak cukup untuk gaji, akan berdampak bagi guru.


“Nasibnya dipertaruhkan oleh anggaran, misalkan pemimpinnya ganti dan anggaran tidak cukup bagaimana?,” ungkapnya.


Malik menambahkan, kuota Formasi PPPK di Bojonegoro saat ini berjumlah 358 formasi, terbagi guru 351 formasi, dan tenaga kesehatan 7 formasi. “Hanya sepuluh persen untuk guruguru yang sudah mengajar,” ujarnya.


Sementara itu, Kabid Penga daan, Pemberhentian, dan Informasi Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro Joko Tri Cahyono menjelaskan, pendaftar yang lolos PPPK akan dikontrak 5 tahun, setelah itu akan diperpanjang.


Tetapi jika pemerintah tidak membutuhkan, kontraknya tak dilanjutkan. ”Tapi rasa-rasanya tidak mungkin, dikontrak habis kalau usianya sudah mendekati usia 60 tahun,” katanya terpisah.


Menurutnya, perpanjangan kontrak PPPK tentu melihat anggaran di pemerintahan kabupaten. Jika memenuhi untuk menggaji PPPK, akan diteruskan kontraknya. Prinsipnya, pemkab akan bertanggung jawab dengan ketersediaan anggaran.


Ketua Dewan Pendidikan Bojonegoro Ridlwan Hambali menjelaskan, sesuai pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang PPPK. Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. “Sebaiknya mengikuti sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” katanya.


Ridlwan menambahkan, berbeda dengan PNS, PPPK bukan pegawai tetap di pemerintahan. Sebagaimana statusnya yang tidak tetap, fasilitas yang didapatkan tentu berbeda dengan PNS.


Berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 2014, hak yang diterima oleh PPPK antara lain gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. “Fasilitas ini sedikit berbeda dengan PNS yang mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua,” katanya. (luk)


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer