
Radar Bojonegoro - Pandemi ternyata tidak membuat usaha makanan dan minuman (mamin) terpukul. Justru usaha segmen ini kian tumbuh. Itu terbukti masih tingginya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor restoran.
Badan pendapatan daerah (bapenda) mencatat hingga Juni usaha mamin sudah menyumbang pendapatan hingga Rp 4 miliar. Kepala Bapenda Ibnu Soeyoeti mengatakan, usaha restoran selama pandemi tidak mengalami penurunan. Bahkan, usaha di bidang itu justru meningkat.
Tahun lalu pendapatan pajak restoran dan rumah makan bisa menembus angka Rp 10 miliar. Padahal, tahun lalu target dari sektor itu hanya Rp 4,5 miliar. Dua kali lipat dari target dipatok. ‘’Usaha makanan dan minuman masih ramai,’’ jelasnya.
Tahun ini target dipatok sebesar Rp 4,8 miliar. Hingga kini sudah tercapai Rp 4 miliar. Masih ada kekurangan sekitar Rp 800 juta. Padahal, masih semester pertama. Diperkirakan pada PerubahanAPBD 2021 mendatang target itu akan kembali dinaikkan menjadi Rp 10 miliar. Disamakan dengan perolahan tahun lalu. ‘’Perkiraanya akan naik segitu,’’ tutur mantan kepala BPKAD itu.
Menurut Ibnu, makan di restoran bukan lagi gaya hidup. Namun, menjadi kebutuhan masyarakat urban. Tidak hanya makan di tempat, sebagian besar masyarakat membungkus dan memakannya di rumah. Usaha makanan itu termasuk katering. Bahkan, bidang ini menyumbang PAD terbesar.
Hingga kini pendapatannya mencapai Rp 2,6 miliar. Sedangkan restoran menyumbang Rp 1 miliar. Pendapatan pajak katering itu banyak karena kebutuhan makan dan minum acara masih tinggi. Meskipun acaranya tidak dilakukan dengan cara berkumpul. Namun, mamin tetap diberikan atau diantarkan.
Mulai tahun ini, lanjut Ibnu, bapenda menerapkan pemasangan typing box pada restoran. Itu berhasil meningkatkan pajak. Setiap transak sinya tercatat di alat itu. ‘’Banyak restoran mengaku sepi. Padahal ramai. Dengan alat itu bisa terlihat dengan jelas ramai atau sepinya,’’ jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto mengatakan, mendapatkan PAD dari pajak restoran itu sah saja. Namun, masa pandemi ini pelaku usaha harus diberikan kelonggaran agar ekonomi tidak semakin sulit.
‘’Kami khawatir terlalu ketat pajak akan membuat usaha semakin sepi,’’ jelasnya. Sukur menjelaskan, banyak sektor pajak lebih potensial ditingkatkan. Tentunya tidak membuat masyarakat semakin terbebani dengan besaran pajak. ‘’Pemkab harus jeli melihat peluang-peluang itu,’’ ujar politikus Demokrat itu.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




