
Radar Bojonegoro – Realisasi pendapatan dari sektor deposito APBD hingga ke marin (23/6) sudah tembus Rp 35 miliar. DPRD meminta pemkab tidak terlalu mengejar pendapatan dari sektor itu. Karena, semakin tinggi pendapatan dari deposito membuktikan serapan anggaran belum maksimal, dan anggaran diparkir di bank.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah mengatakan, hingga kini deposito sudah mencapai Rp 35 miliar. Jumlah itu masih belum mencapai target yang ditetapkan.
Sebab, tahun ini target pendapatan deposito sama dengan tahun lalu, yakni sekitar Rp 80 miliar. ‘’Saat ini sudah mencapai Rp 35 miliar,’’ katanya. Luluk tidak menjelaskan, lebih jauh tentang anggaran yang didepositokan itu. Juga terkait dengan bank di mana anggaran itu didepositokan.
Tahun lalu pemkab mendapatkan pendapatan deposito sebesar Rp 116 miliar. Jumlah itu naik dibanding 2019, sekitar Rp 90 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Ibnu Soeyoeti mengatakan, target pendapatan deposito di APBD induk sebesar Rp 55 miliar. Namun, jumlah itu rencananya akan dinaikkan pada APBD perubahan mendatang menjadi Rp 85 miliar, atau sama dengan target tahun lalu. ‘’Rencananya di P-APBD nanti akan dinaikkan,’’ jelasnya.
Ibnu menjelaskan, tahun lalu pendapatan deposito mencapai Rp 116 miliar. Jumlah itu jauh lebih banyak dibanding target. Karena itu, tahun ini diperkirakan deposito yang diperoleh juga tidak beda jauh dengan tahun lalu. ‘’Kami harapkan melampaui target seperti tahun lalu,’’ ujarnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Lasuri meminta pemkab tidak terlalu fokus dengan pendapatan despoisto itu. Sebab, nominal pendapatan di sektor itu berbanding lurus dengan anggaran yang diparkir di bank.
Dana yang terparkir di deposito lebih dari Rp 1 triliun, terlihat dengan pendapatan yang sudah masuk kas daerah (Kasda). ‘’Perkiraan saya sekitar Rp 1 triliun,’’ prediksi politikus PAN itu.
Lasuri menjelaskan, dana yang didepositokan itu tidak bisa dalam jangka panjang. Hanya boleh satu bulan dan diperpanjang. Sehingga, anggaran itu bisa diambil untuk digunakan. ‘’Kalau terlalu lama tidak boleh. APBD harus bisa diambil setiap saat,’’ jelasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




