
Radar Lamongan - DPRD Kabupaten Lamongan secara aklamasi menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, untuk disahkan menjadi Perda dalam rapat paripurna Selasa (15/6), di ruang rapat paripurna DPRD Lamongan.
Salah satu anggota badan anggaran DPRD Ahmad menuturkan, pendapatan daerah ditarget sebesar Rp 2, 97 triliun dan terealisasi Rp 2, 84 triliun. Sedangkan belanja daerah yang dalokasikan sebesar Rp 3, 01 triliun terealisasi Rp 2, 82 triliun. Serta, lanjut dia, pembiayaan daerah yang terealisasi 99,18 persen dari sisi penerimaan dan terealisasi sebesar Rp 6, 87 miliar pada sisi pengeluaran pembiayaan daerah. Dengan pembiayaan netto tercatat sebesar Rp 36, 29 miliar, dan Sisa Lebih Perhutungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 51, 42 miliar.
‘’Berdasarkan hasil pembahasan, badan anggaran menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 telah dilakukan pembahasan secara cermat sesuai mekanisme yang berlaku, serta telah disepakati antara Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan dapat diterima,” terang Ahmad.
Badan anggaran DPRD Lamongan berharap Pemkab Lamongan dapat meningkatkan target realisasi pendapatan, dengan menggali dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada. Serta mampu meningkatkan kinerja BUMD.
Selain itu juga, dia berharap setiap ada permasalahan agar dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan DPRD. Sehingga dalam pengelolaan keuangan agar dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tuntasnya agenda terakhir dari rapat paripurna Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran 2020, yakni disetujuinya Raperda menjadi Perda, maka Pemkab Lamongan telah menyelesaikan secara keseluruhan mekanisme pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.
‘’Kami terus bekerja keras serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar ke depannya terus lebih baik. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang telah mendapat persetujuan bersama ini akan kami sampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi,” ucap Bupati.
Mulai Bahas Enam Usulan Raperda 2021
Enam usulan Raperda Lamongan mulai dibahas Senin (21/6), pada Rapat Paripurna Pertama dalam rangka Penyampaian Nota Penjelasan Raperda Usulan Pemerintah Daerah dan Nota Penjelasan Raperda Inisiatif DPRD Tahap I. Enam usulan Raperda ini terdiri dari 2 (dua) Raperda usulan Pemerintah Daerah dan 4 (empat) Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Lamongan.
Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Bupati Yuhronur Efendi menyampaikan nota penjelasan atas dua Raperda usulan Pemerintah Daerah. Meliputi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 dan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lamongan.
‘’Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, Raperda ini dapat dibahas dan mendapatkan persetujuan dari DPRD Lamongan, sehingga dapat disahkan menjadi peraturan daerah untuk dijadikan landasan operasional,” tambah Bupati YES.
Selain dua Raperda usulan Pemerintah Daerah, disampaikan pula oleh perwakilan anggota DPRD Lamongan Sholihin, empat Raperda inisiatif DPRD Lamongan. Empat Raperda yang diprioritaskan pembahasannya dalam tahap pertama ini meliputi inovasi daerah, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, pengentasan kemiskinan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana alam dan non alam.
‘’Kami sampaikan bahwa empat Raperda ini dikerjasamakan dengan Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU), dan Yayasan PRAKARSA Lamongan,” terang Sholihin.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




