Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pembongkaran Bangunan MH Thamrin Menunggu BPN

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Pembongkaran Bangunan MH Thamrin Menunggu BPN
Pembongkaran Bangunan MH Thamrin Menunggu BPN

Radar Bojonegoro – Sejumlah bangunan di tanah bekas tanggul Bengawan Solo di Jalan MH Thamrin Bojonegoro telah dirobohkan minggu lalu.


Ternyata, ada beberapa bangunan di Desa Kauman, Kecamatan Kota itu sudah bersertifikat, sehingga menunggu pengukuran tanah lagi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kepala Desa Kauman Yulia Purwaningtiyasari menjelaskan, sesuai dengan surat yang diberikan oleh pemerintah daerah, bangunan di tanah solo hilir dirobohkan.


Namun, masih ada temuan bangunan sudah bersertifikat. “Sertifikatnya sudah diakui negara, sehingga tidak dirobohkan seperti (kantor) BFI Finance dan bangunan di sebelahnya,” katanya kemarin (22/6).


Menurut Yulia, sertifikat yang dimiliki warganya sudah ada sejak 1977, di dalam dokumen itu menyebutkan tanah setelah bibir tanggul merupakan tanah warga. Tanah bekas tanggul rerata 6 sampai 7 meter. Namun, belum mengetahui secara pasti, karena setiap sertifikat yang dimiliki warga berbeda-beda ukuran patoknya.


“Saya sosialisasi dari pintukepintu, mengecek tanah sesuai penuturan warga,” tegasnya.


Pemdes Kauman telah menyalin sertifikat tanah warga dan dikirimnkan ke dinas pekerjaan umum sumber daya air (PU SDA). Sehingga, masih menunggu BPN untuk melihat lokasi tanah warga yang bersertifikat, untuk melakukan pengukuran. “Karena yang mengerti secara pasti adalah BPN,” tandasnya.


Kabid Ketertiban Umum Satpol PP Bojonegoro Beny Subiakto dikonfirmasi terpisah mengaku telah berkoordinasi dengan BPN untuk memastikan ukuran tanah milik warga, dan yang dimiliki pemkab. Pasukan Satpol PP tidak membongkar bangunan, karena warga memiliki sertifikat. “Telah mengecek lokasi bangunan,” katanya terpisah.


Beny menjelaskan, bangunan yang tidak bisa menunjukan sertifikat telah dirobohkan sejak 17 Mei lalu. Semestinya sesuai dengan ukuran tanah solo hilir yang meliputi satu desa dan empat kelurahan tersebut 6 meter.


Beni Kurniawan, salah satu warga Desa Kauman, Kecamatan Kota mengaku telah mendapat sertifikat sejak pembelian pertama pada 1998, dan balik nama setahun kemudian. Sudah memberikan penjelasan kepada kepala desa saat batas bangunannya dipertanyakan. “Kepala desa minta dasar sertifikat, sudah kami berikan,” ujar pria yang memiliki kedai kopi tersebut.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer