Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pilkada Mengacu Pileg 2024

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Pilkada Mengacu Pileg 2024
Pilkada Mengacu Pileg 2024

Radar Bojonegoro - Rencana digelarnya pemilihan umum (pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 berpeluang gugurnya perolehan kursi DPRD Bojonegoro hasil Pemilu 2019. Sedangkan, pemilu legislatif (pileg) akan digelar Februari 2024. Tahapan pemilu dimulai 25 bulan sebelum hari pemungutan suara, yakni pada Maret 2022.


Sedangkan, tahapan pilkada dimulai sekitar 12 bulan sebelum hari pemungutan suara, sekitar Oktober 2023. Jadi, pencalonan bupati dan wakil bupati dimulai sekitar Agustus 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro Fatkhur Rohman menyampaikan, telah ada keputusan bersama antara Komisi II DPR RI, pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP RI terkait jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.


Pemilu Serentak 2024 digelar 28 Februari 2024, sedangkan pilkada serentak digelar 27 November 2024. “Tapi itu belum final, baru hasil konsinyering. Kami juga masih menunggu penetapannya dari Komisi II DPR RI,” katanya. Menurut Fatkhur, karena acuan regulasinya tidak berubah.


Pemilu Serentak 2024 mengacu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di dalam UU tersebut, pasal 167 menekankan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Terkait hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. “Jadi jadwal Pemilu Serentak 2024 tanggal dan bulannya ada kemungkinan lebih maju dari Ferbruari 2024,” tandasnya.


Dia menambahkan, berbeda dengan regulasi Pilkada Serentak 2024. Pasal 201 ayat 8 UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan jadwal pemungutan suara pilkada serentak pada November 2024. Sehingga, penjadwalannya yang bisa berubah tanggal penyeleng garaanya.


Lalu, terkait hasil perolehan kursi DPRD Bojonegoro 2019 bakal gugur karena dasar pencalonan bupati dan wakil bupati Pilkada Serentak 2024 mengacu hasil Pileg 2024. Syarat pencalonannya 20 persen kursi DPRD. Jadi, di Bojonegoro partai politik (parpol) pengusung calon bupati dan wakil bupati wajib mengantongi 10 kursi, mengingat total kursi DPRD Bojonegoro ada 50.


“Selama tidak ada revisi atau perubahan regulasi, otomatis perolehan kursi pada 2019 lalu gugur, tidak bisa dijadikan dasar pencalonan Pilkada Serentak,” imbuhnya.


Dia menjelaskan, tahapan Pemilu 2024 dimulai 25 bulan sebelum hari pemungutan suara, yakni pada Maret 2022. Sedangkan tahapan Pilkada Serentak dimulai sekitar 12 bulan sebelum hari pemungutan suara, sekitar Oktober 2023. Jadi, pencalonan bupati dan wakil bupati daerah dimulai sekitar Agustus 2024.


“Karena perkiraan hasil Pileg 2024 rampung pada Agustus 2024. Jadi, hasil tersebut digunakan sebagai dasar pencalonan,” bebernya.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Amelia Khalyana Tantri, Puas Kalau Direspon Positif

Amelia Khalyana Tantri, Puas Kalau Direspon Positif

Bagi sebagian orang waktu luang identik dengan beristirahat total. Namun bagi Amelia Khalyana Tantri, waktu kosong tetap harus dimanfaatkan untuk beraktivitas. Aktivitasnya pun harus yang produktif. Yaitu membuat kue. Mulai dari donat, roti

Dua Kecamatan di Bojonegoro Nihil SPPG

Dua Kecamatan di Bojonegoro Nihil SPPG

Dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) belum berdiri merata di seluruh wilayah Bojonegoro. Tercatat ada dua kecamatan yang nihil SPPG, yaitu Kecamatan Margomulyo dan Kedewan. ‘

Ahmad Zaki Febriansyah, Pelari Bojonegoro Juara 2 Jakarta Vertical Run

Ahmad Zaki Febriansyah, Pelari Bojonegoro Juara 2 Jakarta Vertical Run

Ahmad Zaki Febriansyah berhasil meraih podium dalam Jakarta Vertical Run. Dalam even olahraga khusus tersebut, Guru Olahraga SMPN 1 Kasiman tersebut mampu mengungguli para pelari dari 23 negara.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer