Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tiga RSUD Hasilkan Rp 202 Miliar, tapi Tak Masuk PAD

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Tiga RSUD Hasilkan Rp 202 Miliar, tapi Tak Masuk PAD
Tiga RSUD Hasilkan Rp 202 Miliar, tapi Tak Masuk PAD

Radar Bojonegoro - Pendapatan tiga rumah sakit umum daerah (RSUD) tidak masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD). Padahal, tiga RSUD berstatus badan layanan umum daerah (BLUD) itu bisa membukukan pendapatan cukup besar. Tiga RSUD tersebut yakni RSUD dr Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Sumberrejo, dan RSUD Padangan.


Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro mencatat pada 2020 tiga RSUD berstatus BLUD menghasilkan pendapatan Rp 202 miliar. Sayangnya, pendapatan itu tidak masuk dalam PAD. Namun, digunakan sendiri peningkatan layanan.


Kepala Bapenda Bojonegoro Ibnu Soeyoethi menjelaskan, pendapatan BLUD tahun lalu memang cukup besar. Namun, pendapatan BLUD itu tidak masuk sebagai PAD. Sebab, BLUD memang tidak ditarget PAD. Pendapatan itu kembali ke manajemen BLUD untuk peningkatan layanan. ‘’BLUD itu tujuannya supaya mandiri,’’ katanya kemarin (2/6).


Dibanding 2019, pendapatan BLUD tahun lalu sedikit mengalami penurunan. Pada 2019 BLUD berhasil membukukan Rp 218 miliar. Turun Rp 8 miliar dibanding pendapatan tahun sebelumnya yang hanya Rp 210 miliar. Menurut Ibnu, ke depan akan ada BLUD tambahan. Yakni. dari puskesmas. Sehingga, puskesmas itu bisa mandiri. ‘’Rencananya ke depan ada BLUD puskesmas,’’ jelasnya.


BLUD dituntut mandiri. Karena itu, tidak dituntut untuk menghasilkan profit. Pemkab tidak perlu mengalokasikan anggaran untuk pelayanan BLUD. Sebab, sudah bisa membiayai sendiri operasionalnya. Direktur RSUD Sumberrejo Ratih Wulandari mengatakan, BLUD memang tidak dituntut menyetorkan profit. Sebab, BLUD bukan organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil profit. Melainkan OPD pelayanan. Karena itu, pendapatan BLUD dikelola sendiri. ‘’Namun, tetap laporan ke pemkab,’’ jelasnya.


Ratih menjelaskan, BLUD tidak seperti BUMD yang wajib menyetorkan dividen. Semua hasil usaha BLUD tetap masuk ke manajemen BLUD untuk peningkatan layanan. Meski demikian, pengadaan barang dan jasa di BLUD tetap menggunakan mekanisme sama dengan OPD lain. Yakni, yang nilainya besar dilakukan lelang. Sedangkan nilainya di bawah Rp 200 juta dilakukan pengadaan langsung. ‘’Tetap sesuai aturan berlaku,’’ jelasnya.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer