Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PPKM Mikro Hingga 14 Juni, Klaim Belum Ada Lonjakan Kasus

I
Penulis: Indra Gunawan❯
PPKM Mikro Hingga 14 Juni, Klaim Belum Ada Lonjakan Kasus
PPKM Mikro Hingga 14 Juni, Klaim Belum Ada Lonjakan Kasus

Radar Bojonegoro - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro memasuki jilid kesembilan. Kali ini dimulai sejak 1 Juni hingga 14 Juni mendatang. Penerapan ini setelah kekhawatiran usai Lebaran ada lonjakan kasus Covid-19.


“Sejauh ini di Bojonegoro jumlah kasus aktif Covid-19 cenderung stabil. Alhamdulillah tidak ada lonjakan kasus,” tutur Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bojonegoro Masirin kemarin (1/6). Masirin mengatakan, dari segi aturan PPKM skala mikro jilid sembilan tidak berbeda dengan jilid sebelumnya.


Namun, bedanya seluruh provinsi di Indonesia wajib nenerapkan PPKM skala mikro. Mengingat beberapa provinsi di Indonesia ada yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 pasca Lebaran.


Acuannya Instruksi Mendagri Nomor 12 Tahun 2021 tentang PPKM Skala Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19. Data kasus per 1 Juni lalu diketahui jumlah kumulatif Covid-19 di Bojonegoro sebanyak 2.611 kasus. Rinciannya 12 kasus aktif Covid-19. Serta 2.461 sembuh, dan 138 meninggal dunia. Selain itu, dilaporkan juga 14 kasus suspek dan 24 kasus probable.


Seseorang disebut suspek apabila mengalami gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), seperti demam atau riwayat demam dengan suhu di atas 38 derajat Celsius. Serta salah satu gejala penyakit pernapasan, seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, dan pilek. Juga memiliki riwayat kontak erat dengan orang terkonfirmasi menderita Covid-19 dalam waktu 14 hari terakhir.


Sedangkan kasus probable adalah orang masih dalam kategori suspek dan memiliki gejala ISPA berat, gagal napas, atau meninggal dunia, namun belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan bahwa dirinya positif Covid-19. “Sehingga guna memastikan atau mengonfirmasi kasus Covid-19, seseorang perlu menjalani pengambilan sampel dahak atau swab tenggorokan,” jelasnya.


Perlu diketahui, wilayah Bojonegoro statusnya masih zona kuning (risiko rendah). Harapannya, masyarakat tetap senantiasa patuh pada protokol kesehatan Covid-19. Jangan sampai muncul klaster penularan baru. Sementara itu, proses vaksinasi masih terus berlangsung agar terciptanya herd immunity.


Sehingga pandemi Covid-19 mampu terkendali. Adapun capaian vaksinasi dengan target tenaga kesehatan (nakes) sudah rampung. Sebanyak 5.526 nakes telah tervaksin dosis pertama 5.318 nakes telah tervaksin dosis kedua.


Capaian vaksinasi dengan target 55.673 tenaga pelayanan publik masih belum rampung. Vaksin dosis pertama baru 39.026 orang tervaksin, sedangkan vaksin dosis kedua baru 28.169 orang tervaksin. “Target selanjutnya ialah 96.869 lansia. Vaksin dosis pertama, 12.054 lansia tervaksin. Vaksin dosis kedua, 4.699 lansia tervaksin,” bebernya.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer