Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Desak OPD Genjot Serapan APBD

I
Penulis: Indra Gunawan❯
DPRD Desak OPD Genjot Serapan APBD
DPRD Desak OPD Genjot Serapan APBD

Radar Bojonegoro - DPRD memprediksi hingga semester dua serapan APBD tidak melebihi 50 persen. Karena banyak kegiatan yang masih belum jalan. Bahkan, ada sejumlah program yang dibatalkan. Sehingga, DPRD meminta organisasi perangkat daerah (OPD) segera menggenjot serapan anggaran memasuki semester dua, agar tidak terjadi tumpukan sisa lebih pembiayaan (silpa) seperti tahun lalu.


Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, adanya sejumlah program yang belum jalan dipastikan membuat serapan anggaran rendah. Di antaranya, bantuan keuangan desa (BKD), pembangunan gedung DPRD, dan pembangunan RTLH. Padahal, anggaran proyek itu cukup besar.


Lasuri memperkirakan, hingga kini serapan anggaran masih di kisaran 20 persen dari pagu. Padahal, saat ini sudah memasuki pertengahan tahun. Serapan seharusnya sudah hampir 50 persen. ‘’Angka pastinya belum kami dapatkan. Angka kasarnya serapan di kisaran 20 persen,’’ jelasnya.


Rendahnya serapan itu, lanjutnya, akan berdampak pada tingginya sisa lebih penggunaan ang garan (silpa). Dikhawatirkan tahun ini silpa bisa sebesar tahun lalu yang mencapa Rp 2,3 triliun. Karena itu, DPRD meminta pemkab menekan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.


Dicabutnya BKD sebesar Rp 452 miliar sudah dipastikan membuat anggaran itu tidak terpakai. Besar kemungkinan anggaran itu menjadi silpa. ‘’Belum lagi proyek-proyek lain yang tertunda,’’ jelas politikus PAN itu.


Anggota Komisi B DPRD itu menam bahkan, tahun ini pemkab optimistis silpa tidak sebesar tahun lalu. Namun, pihaknya pesimistis itu bisa terealisasi. Itu terlihat dengan masih lambatnya pelaksanaan sejumlah program. ‘’Kami akan segera meminta data lengkap ke BPKAD soal serapan itu,’’ jelasnya.


Tahun ini APBD Bojonegoro sebesar Rp 6,2 triliun. Terdiri atas pendapatan sebesar Rp 3,7 triliun dan belanja sebesar Rp 6,2 triliun. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah belum memberikan keterangan terkait reaslisasi serapan APBD. Saat dihubungi via ponselnya, tidak merespons.


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Rapat Pansus Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa kemarin memutuskan beberapa klausul, selain syarat calon kades dari luar desa, juga masa verifikasi berkas cakades ada pengaduan/masukan dari masyarakat

DPRD Ingatkan Efektivitas Belanja, APBD 2027 Dipatok Rp 5,2 Triliun

DPRD Ingatkan Efektivitas Belanja, APBD 2027 Dipatok Rp 5,2 Triliun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro 2027 disepakati sebesar Rp 5,2 triliun. Nilai tersebut mengalami penyusutan dibandingkan APBD tahun ini.

DPRD  Bojonegoro Usulkan Tiga Rapeda Inisiatif

DPRD Bojonegoro Usulkan Tiga Rapeda Inisiatif

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menyepakati 13 program pembentukan peraturan daerah (propemperda) untuk tahun depan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer