
Radar Bojonegoro - Kasus tindak pidana korupsi (tipikor) menyeret Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Singosari turut Desa Sudu, Kecamatan Gayam, M. Imron Amirudin, ternyata belum selesai. Justru kasus korupsi ini memasuki babak baru. Sebab, tim jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
Kasasi ini setelah vonis banding Pengadilan Tinggi (PT) Jatim semakin rendah dari putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya. Awalnya PN Tipikor memvonis empat tahun, justru upaya banding divonis penjara dua tahun. Padahal, yang mengajukan banding merupakan tim JPU.
Dekry Wahyudi salah satu tim JPU mengungkapkan, telah melayangkan berkas memori kasasi ke MA melalui PN Tipikor Surabaya. Alasan kasasi, karena sebelumnya putusan banding dari PT Jatim lebih rendah dari putusan PN Tipikor Surabaya. “Berkas memori kasasi sudah kami kirim ke MA melalui PN Tipikor Surabaya sekitar pertengahan Mei lalu,” jelas Dekry.
Adapun proses persidangan dengan terdakwa Ketua Pokmas Singosari Desa Sudu M. Imron Amirudin itu sejak 13 Oktober 2020. Saat sidang tuntutan, JPU menuntut pidana penjara lima tahun. Serta pidana denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan serta uang pengganti Rp 161 juta subsider 2,5 tahun penjara. Sedangkan, putusan majelis hakim PN Tipikor Surabaya lebih rendah dari tuntutan JPU dan berbeda pembuktian pasalnya.
JPU menuntut menggunakan dakwaan primer pasal 2 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Sementara majelis hakim memvonis terdakwa dengan dakwaan subsider pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Terdakwa divonis empat tahun penjara. “Karena ada perbedaan pembuktian pasal pada putusan PN Tipikor Surabaya, kami ajukan banding,” ucapnya.
Namun, ternyata putusan banding PT Jatim, terdakwa divonis pidana penjara selama dua tahun serta denda Rp 50 juta subsisder satu bulan kurungan. Putusan banding juga menyatakan, terdakwa tidak bersalah sesuai dakwaan primer, tapi bersalah sesuai dakwaan subsider.
Karena itu, secara garis besar alasan kasasi tidak jauh beda dengan upaya banding. Yakni, adanya perbedaan pembuktian pasal antara JPU dan majelis hakim. Selain itu, kasasi dilakukan karena putusan banding kurang dari dua per tiga putusan PN Tipikor Surabaya
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




