Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

JPU Kirim Memori Kasasi setelah Imron Divonis Dua Tahun

I
Penulis: Indra Gunawan❯
JPU Kirim Memori Kasasi setelah Imron Divonis Dua Tahun
JPU Kirim Memori Kasasi setelah Imron Divonis Dua Tahun

Radar Bojonegoro - Kasus tindak pidana korupsi (tipikor) menyeret Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Singosari turut Desa Sudu, Kecamatan Gayam, M. Imron Amirudin, ternyata belum selesai. Justru kasus korupsi ini memasuki babak baru. Sebab, tim jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).


Kasasi ini setelah vonis banding Pengadilan Tinggi (PT) Jatim semakin rendah dari putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya. Awalnya PN Tipikor memvonis empat tahun, justru upaya banding divonis penjara dua tahun. Padahal, yang mengajukan banding merupakan tim JPU.


Dekry Wahyudi salah satu tim JPU mengungkapkan, telah melayangkan berkas memori kasasi ke MA melalui PN Tipikor Surabaya. Alasan kasasi, karena sebelumnya putusan banding dari PT Jatim lebih rendah dari putusan PN Tipikor Surabaya. “Berkas memori kasasi sudah kami kirim ke MA melalui PN Tipikor Surabaya sekitar pertengahan Mei lalu,” jelas Dekry.


Adapun proses persidangan dengan terdakwa Ketua Pokmas Singosari Desa Sudu M. Imron Amirudin itu sejak 13 Oktober 2020. Saat sidang tuntutan, JPU menuntut pidana penjara lima tahun. Serta pidana denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan serta uang pengganti Rp 161 juta subsider 2,5 tahun penjara. Sedangkan, putusan majelis hakim PN Tipikor Surabaya lebih rendah dari tuntutan JPU dan berbeda pembuktian pasalnya.


JPU menuntut menggunakan dakwaan primer pasal 2 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Sementara majelis hakim memvonis terdakwa dengan dakwaan subsider pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Terdakwa divonis empat tahun penjara. “Karena ada perbedaan pembuktian pasal pada putusan PN Tipikor Surabaya, kami ajukan banding,” ucapnya.


Namun, ternyata putusan banding PT Jatim, terdakwa divonis pidana penjara selama dua tahun serta denda Rp 50 juta subsisder satu bulan kurungan. Putusan banding juga menyatakan, terdakwa tidak bersalah sesuai dakwaan primer, tapi bersalah sesuai dakwaan subsider.


Karena itu, secara garis besar alasan kasasi tidak jauh beda dengan upaya banding. Yakni, adanya perbedaan pembuktian pasal antara JPU dan majelis hakim. Selain itu, kasasi dilakukan karena putusan banding kurang dari dua per tiga putusan PN Tipikor Surabaya


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer