Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

12 ASN Bepergian Tapi Tak Melanggar

I
Penulis: Indra Gunawan❯
12 ASN Bepergian Tapi Tak Melanggar
12 ASN Bepergian Tapi Tak Melanggar

Radar Lamongan – Paska libur lebaran sejak 12 Mei lalu, para aparatur sipil negara (ASN) mulai masuk kerja kemarin (17/5). Belum terdeteksi adanya ASN di lingkungan Pemkab Lamongan yang melakukan pelanggaran, termasuk pelanggaran larangan mudik dan penggunaan mobil dinas (mobdin). Namun terdata ada 12 ASN pergi ke luar daerah, namun tidak kategori pelanggaran.


‘’Ada 12 ASN pergi ke luar daerah tanggal 6 Mei sampai 17 Mei. Yang 11 ASN perjalanan dinas, satu ASN izin istri melahirkan,’’ kata Asisten Administrasi Setkab Lamongan, Sujarwo.


Sujarwo mengaku masih menunggu laporan dari para OPD, terkait kemungkinan adanya pelanggaran. Imbauan masuk hari pertama bagi ASN sebelumnya disampaikan melalui surat edaran (SE). ‘’Biasanya besok (hari ini, Red) baru dilaporkan, karena sekarang kan masih direkap biasanya. Tapi sampai sekarang (kemarin, Red) kami belum menerima laporan,’’ ujar Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (TPHP) Lamongan tersebut.


Dalam SE, jelas dia, ASN bisa dikenakan sanksi jika tidak masuk tanpa alasan yang jelas. Sanksi berupa pelanggaran ringan yakni teguran tertulis dan lisan, pelanggaran sedang sanksi penurunan pangkat, dan berat berupa pemecatan. ‘’Nanti kalau ditemukan ASN yang tidak masuk, maka akan kita klarifikasi kepada OPD dan ASN bersangkutan. Jadi tidak langsung diberikan sanksi,’’ ujar Jarwo.


Selain itu, larangan mudik ASN Lebaran berdasarkan SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) nomor 8 Tahun 2021. Yakni tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah, mudik, atau cuti bagi ASN dimasa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19). ‘’Sampai sekarang (kemarin, Red) juga belum ada laporan. Namun semuanya akan kita klarifikasi kalau memang ada laporan yang masuk,’’ imbuhnya.


Termasuk, lanjut dia, larangan penggunaan mobdin bagi ASN. Jarwo mengatakan, ketika nantinya mendapatkan laporan adanya ASN yang menggunakan mobdin, maka akan dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. ‘’Kalau ada laporan akan kita klarifikasi penggunaan mobdin itu dalam rangka apa. Bisa jadi dalam rangka monitoring dan urusan kedinasan. Kalau memang terbukti pelanggaran tetap akan kita proses,’’ imbuhnya.


Sementara itu, hari pertama masuk kerja ASN diawali dengan apel Korpri dipimpin langsung Bupati Lamongan Yuhronur Efendi. Dalam amanatnya, Bupati Yes – sapaan akrab Bupati Yuhronur Efendi menyatakan, pandemi Covid-19 mempengaruhi perubahan budaya kerja. Terutama telah terjadi transformasi digital yang sudah menjadi kebiasaan baru dimasyarakat.


‘’Untuk itu, ASN maupun pemerintah dituntut untuk aspiratif dan adaptif di dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan,’’ tuturnya.


Bupati menegaskan, untuk menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan maksimal, diperlukan SDM yang mumpuni dan handal. Sehingga mampu menjalankan proses yang cepat juga responsif. Sehingga Bupati Yes mengajak ASN memperbaiki mekanisme respon tuntutan publik dengan think a head (berfikir ke depan), berfikir strategis, dan think a cross (berfikir lintas).


Bupati Yes mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran ASN yang mentaati peraturan. Terutama terkait pelarangan mudik. Hal tersebut merupakan bentuk keteladanan bagi masyarakat untuk senantiasa taat terhadap protokol kesehatan. ‘’Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, termasuk patuh terhadap larangan mudik ini dapat memberikan manfaat, khususnya covid di Lamongan bisa segera menurun,’’ harap dia.


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Delapan Honorer di Bojonegoro Belum Diangkat ASN

Delapan Honorer di Bojonegoro Belum Diangkat ASN

Status delapan guru honorer di Bojonegoro masih belum menemui kepastian. Mereka belum berstatus aparatur sipil negara (ASN), baik sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

61 PPPK Paruh Waktu Kabupaten Blora Bakal Beralih Status, 55 Guru dan Enam Tenaga Teknis

61 PPPK Paruh Waktu Kabupaten Blora Bakal Beralih Status, 55 Guru dan Enam Tenaga Teknis

Kabar gembira datang kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemkab Blora. 

Pendaftaran CPNS Resmi Dibuka November 2026, PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Penuh Waktu!

Pendaftaran CPNS Resmi Dibuka November 2026, PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Penuh Waktu!

Siap-siap! Pendaftaran CPNS 2026 resmi dibuka November ini. Cek jadwal seleksi, syarat usia khusus jalur PNS, hingga kepastian nasib pengangkatan PPPK Paruh Waktu di sini!

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer