
Radar Lamongan – Ahmad Andis, sekretaris Desa (Sekdes) Sumberjo, Kecamatan Pucuk, divonis lebih berat dari Pj Kades-nya Bulhar. Kemarin (27/4), majelis hakim I Ketut Suarta, Elma Eliyani, dan Kusdarwanto menjatuhkan vonis pidana penjara selama satu tahun tujuh bulan baginya dalam perkara korupsi dana desa (DD) dan badan usaha milik desa (BUMDes) tahun anggaran 2019.
Pekan lalu, Bulhar divonis penjara satu tahun enam bulan. Meski demikian, vonis bagi Andis itu lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).
Pada sidang sebelumnya, JPU menuntut Andis pidana penjara selama dua tahun. Dalam sidang kemarin, Andis juga dijatuhi pidana denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara. Serta, membayar uang pengganti Rp 22.500.000 subsider enam bulan penjara.
‘’Terdakwa Ahmad Andis dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,’’ papar Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan Muhammad Subhan.
Dia menuturkan, sidang pamungkas bagi Andis digelar secara virtual di PN Tipikor Surabaya. Andis mengikuti persidangan seorang diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lamongan. Atas putusan yang dibacakan majelis hakim tersebut, baik terdakwa maupun jaksa menyatakan pikir-pikir. ‘’Terdakwa dan jaksa sama-sama menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari,’’ tutur jaksa asal Jakarta ini.
Seperti diberitakan, motif terdakwa melakukan korupsi adalah setiap ada kelebihan pembayaran proyek atau hasil dari mark-up anggaran akan masuk ke kantong pribadinya. Tak hanya itu, modal untuk BUMDes Rp 50 juta juga dibawa Andis selama setahun.
Setelah ada penyelidikan kejaksaan, dia mengembalikan uang BUMDes itu melalui rekening kas desa di Bank Daerah Lamongan. ‘’Andis juga tetap harus mengembalikan uang negara sebanyak Rp 22.500.000 setelah putusan itu dinyatakan inkracht dengan tenggat waktu satu bulan,’’ imbuh Subhan.
Sementara itu, Bulhar yang sudah disidang pada pekan lalu, akhirnya menyatakan menerima putusan dari majelis hakim. Selain pidana penjara selama satu tahun enam bulan, dia juga harus membayar denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara, serta mengembalikan uang negara Rp 76.778.550 subsider enam bulan penjara.
Subhan mengatakan, Bulhar bersedia mengembalikan uang yang telah dikorupsinya. ‘’Rencananya terdakwa akan membayar setelah lebaran. Tapi kami belum tahu bayarnya apakah dicicil atau tunai,’’ katanya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




