Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ruang Laktasi Diperlukan Setiap Kantor Publik

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Ruang Laktasi Diperlukan Setiap Kantor Publik
Ruang Laktasi Diperlukan Setiap Kantor Publik

Radar Bojonegoro - Tempat pelayanan umum harus tersedia tempat pelayanan berbasis perempuan. Dibutuhkan fasilitas dan prioritas berbasis perempuan, misalnya ruang menyusui atau laktasi. Sebab, perempuan memiliki privasi berbeda dibanding laki-laki. Sehingga merasa aman ketika berada di ruang publik.


Distya Recca Noviana Arrianti mengatakan, perempuan memiliki tingkat privasi lebih dibanding pria. Sehingga sangat diperlukan adanya fasilitas khusus di setiap tempat pelayanan publik. Meksipun sudah terdapat fasilitas bertujuan memprioritaskan perempuan, namun belum maksimal.


Recca sapaan akrabnya menjelaskan di pusat perbelajaan perlu disediakan ruang khusus perempuan seperti nursery room. Sebagai tempat diperuntukan ibu menyusui bayi. Sehingga para ibu tidak terbatasi ruang gerak saat menyusui, agar privasinya terjaga. “Fasilitas masih kurang, layanan khusus perlu diperhatikan,” ungkapnya.


Intan Setyani anggota komunitas Perempuan Berkisah Wilayah Jawa Timur mengatakan, pusat perbelajaan dan tempat umum lainnya perlu didorong fasilitas khusus untuk perempuan. Salah satunya yang urgen yakni tempat menyusui bayi atau ruang laktasi. Menurut Intan, akses kamar mandi berbeda antara perempuan dan laki-laki juga perlu dipisah.


Dengan mempertimbangkan kondisi antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keduanya tidak bisa disamakan. Selain itu bagi kelompok rentan maupun kelompok disabilitas. Intan menjelaskan, akan lebih baik dan mendukung kerja reproduksi perempuan, jika di kamar mandi khususnya bagi perempuan disediakan pembalut. Kondisi biologis perempuan mengalami menstruasi. Dan tidak semua perempuan bekerja atau keluar rumah selalu membawa pembalut.


“Perlu ada kamar mandi mendukung kerja reproduksi perempuan, sehingga memu dahkan,” ungkap anggota tim advokasi komunitas Perempuan Berkisah itu.


Selain itu, perlindungan perempuan saat beraktivitas maupun bekerja. Jauh dari kekerasan maupun pelecehan seksual. Sehingga di masing-masing instansi atau perusahaan perlu mendorong kebijakan mengarah perempuan bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual. Intan menambahkan perlu lampu jalan merata di setiap jalanan kota untuk wujud mendukung dan memberikan ruang aman bagi perempuan atau kelompok rentan lainnya. (irv)


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer